Pemerintahan

DPRD Sulut Dengarkan Penjelasan KUA-PPAS 2025 dari Gubernur

×

DPRD Sulut Dengarkan Penjelasan KUA-PPAS 2025 dari Gubernur

Sebarkan artikel ini

Manadonews.co.id – Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menyampaikan penjelasan terhadap KUA dan PPAS tahun 2025.

Penyampaian penjelasan melalui rapat paripurna DPRD tersebut, Gubernur mengungkap tema pemerintah adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

MANTOS MANTOS

Menurut Olly, tema tersebut mencerminkan tekat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang mencakup seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.

“Untuk mewujudkan tema ini, kebijakan prioritas pembangunan diarahkan pada tiga aspek utama ya itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur berkualitas, serta pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,” ungkap Olly Senin, (22/7/2024) pada rapat paripurna DPRD Sulut.

Sejalan dengan RKP tahun 2025 arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara juga di susun untuk mewujudkan Sulawesi Utara sebagai super hag di kawasan Indonesia timur.

Baca Juga:  Bupati dan Wabup Sangihe Tanam Pohon di TPA Santiago hingga Apresiasi Petugas Kebersihan

“Pemerintah Sulawesi Utara telah melakukan koordinasi dengan seluruh stake holder wilayah timur dalam kegiatan Forum Grup Diskusi (FGD) dan semua menyambut dengan positif kegiatan-kegiatan Sulawesi Utara menjadi hag wilayah timur,” jelas Olly. (***)

Yuk! baca berita menarik lainnya dari MANADO NEWS di GOOGLE NEWS dan Saluran WHATSAPP
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Manadonews.co.id – DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memulai pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Pembahasan di awali rapat paripurna dilaksanakan, Senin (28/4/2025), dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Silangen, dihadiri…

Berita Terbaru

Manadonews.co.id – Gubernur sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat wajib mempertangungjawabkan kinerja kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Merespons hal tersebut, DPRD Sulut melalui Panitia Khusus (Pansus)…