MANADO,MANADONEWS.CO.ID– Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) XIII/Merdeka Brigjen TNI Yustinus Nono Yulianto memimpin upacara pembukaan operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi tahun 2025, yang digelar di lapangan Makodam XIII/Merdeka dan diikuti anggota Polisi Militer TNI AD, AL, AU dan Satlantas Polda Sulut, Senin (10/2/2025).
Operasi Gaktib dan Yustisi itu mengangkat tema “Polisi Militer Siap Menegakkan Hukum, Disiplin dan Tata Tertib Untuk Mewujudkan TNI Prima Sebagai Garda Terdepan Pertahanan Negara Menuju Indonesia Maju”.
Hadir dalam acara ini, Kapoksahli Pangdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Wakhyono, Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Martin Susilo Martopo Turnip, Danpomdam XIII/Merdeka Kolonel Cpm Sugiarto, para Asisten Kasdam dan Kabalak Kodam XIII/Merdeka serta Komandan Satuan dan para tamu undangan.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam sambutannya yang dibacakan Kasdam menegaskan bahwa Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer TNI merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, sebagai komitmen kita dalam menegakkan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan TNI.
“Penegakan disiplin, hukum dan tata tertib ini menjadi hal yang sangat penting karena TNI diberi tugas oleh negara untuk menjadi garda terdepan bangsa di bidang pertahanan. Untuk itu, Operasi yang digelar hari ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga amanat yang sudah diberikan negara kepada TNI agar kekuatan yang dimilikinya tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar tugas pertahanan negara,” ungkapnya.
Panglima TNI menekankan bahwa operasi ini hendaknya mengedepankan aspek keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Sehingga diharapkan seluruh lapisan pangkat di lingkungan TNI memiliki tingkat kesadaran hukum yang sama. Polisi Militer TNI harus menjadi teladan di lingkungan TNI dengan bertindak profesional dan melakukan langkah hukum secara adil, transparan dan akuntabel.
“Tuntutan profesionalisme Polisi Militer TNI ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dimana reformasi hukum menjadi salah satu program prioritas dalam masa kepemimpinan mereka. Polisi Militer harus mampu menjadi aparat penegak hukum yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap penegakan hukum tidak hanya di lingkungan TNI namun juga dalam lingkup nasional,” tandasnya.
Sementara itu, Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Yustinus Nono Yulianto kepada awak media menjelaskan bahwa operasi yang menyasar anggota dan PNS di lingkup TNI yang ada di wilayah Kodam XIII/Merdeka ini, akan berlangsung selama satu tahun kedepan.
“Wilayah Kodam XIII/Merdeka kita meliputi 3 Propinsi yakni Sulawesi Utara,Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Jadi personel yang kita libatkan ada 150 orang TNI dari tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan udara,” kata Kasdam.
Sasaran penyelenggaraan operasi gaktib dan operasi yustisi tahun ini adalah meningkatkan disiplin, tata tertib serta kepatuhan hukum segenap prajurit TNI baik dalam kedinasan maupun kehidupan sehari-hari, menindak prajurit TNI yang melanggar hukum, disiplin, dan tata tertib di mana pun berada dan mencegah arogansi prajurit TNI yang dapat merendahkan martabat dan citra TNI di masyarakat.
“Dalam pelaksanaan kegiatan operasi di lapangan, perlu adanya kerjasama antara prajurit polisi militer dengan aparat penegak hukum lainnya khususnya Propam atau Provos maupun dari instansi-instansi lainnya untuk menekan kurangnya pelanggaran yang dilakukan anggota,” ujarnya.
Upacara pembukaan operasi Gaktib dan Yustisi ditandai dengan penyematan tanda operasi Gaktib dan Yustisi kepada perwakilan petugas penegak disiplin dari POM TNI AD, AL dan AU oleh Kasdam XIII/Merdeka. (Regwilnnlhy)
