Bitung, Manadonews.co.id – Fantastis, mungkin itu kata yang tepat untuk anggaran pelantikan Hengky Honandar dan Randito Maringka (HH-RM) sebagai Walikota dan Wakil Walikota, di Jakarta, beberapa waktu lalu
Kondisi ini pun terjadi di tengah instruksi Presiden Prabowo Subianto sedang gencar-gencarnya mengimbau seluruh kepala daerah melakukan efesiensi anggaran termasuk perjalanan dinas.
Imbauan Presiden Prabowo seperti tidak digubris oleh sekelompok Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bitung yang justru berbondong-bondong pergi ke Jakarta menghadiri pelantikan tersebut, sehingga di sinyalir anggaran pelantikan pun membengkak sampai setengah miliar rupiah.
Kondisi ini secara terang-terangan seperti menantang maklumat Presiden Prabowo soal efesiensi anggaran.
Bahkan, para ASN yang sebenarnya tidak berkepentingan justru memamerkan keberadaan mereka di Jakarta dengan meninggalkan tugas dan tanggung jawab yang diduga menggunakan SPPD dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bitung yang notabene menjadi beban APBD.
Aktivis Robby Supit menegaskan,
diperlukan audit transparan terhadap penggunaan anggaran.
“Kita perlu tahu apakah yang berangkat ke Jakarta itu benar-benar pejabat dan ASN sesuai tugas pokok dan fungsi mereka, atau justru anggota tim Garuda, tim pemenangan HH-RM yang berasal dari jalur PNS? Jika benar dana APBD digunakan untuk membiayai perjalanan tim sukses, ini bukan hanya pelanggaran moral, tapi juga bisa mengarah ke penyalagunaan wewenang,” jelas Robby.
Ia mendesak DPRD Kota Bitung, BPK, dan aparat penegak hukum untuk turun tangan mengusut tuntas dugaan penyalagunaan anggaran ini.
Jangan biarkan kasus ini tenggelam begitu saja. Rakyat harus tahu bagaimana uang daerah dipakai. Jangan sampai birokrasi justru berubah menjadi alat bagi kepentingan politik segelintir orang.
“Jika Pemkot Bitung tidak segera memberikan penjelasan yang masuk akal, maka ini bukti bahwa pemerintahan HH-RM sejak awal sudah dimulai dengan kebijakan yang menyimpang,” pungkas Robby Supit.
(VM)
