Manadonews.co.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2024 mengungkapkan produk hukum yang tak sampai ke masyarakat.
Pansus DPRD berharap pihak Pemprov lebih pro aktif melakukan sosialisasi untuk mempermudah masyarakat mengakses untuk mendapatkan pelayanan hukum.
“Masih banyak masyarakat tidak tahu dengan perda atau produk hukum yang dihasilkan Pemprov Sulut termasuk Perda no 9 tahun 2021,” jelas anggota Pansus Cindy Wurangian.
Hal lainnya yang mendapatkan sorotan Cindy Wurangian yakni alokasi anggaran bagi Satpol PP yang mencapai Rp31 Miliar, dibandingkan untuk Biro Hukum hanya Rp3 Miliar.
“Perbedaannya sangat mencolok mencapai 1000 persen,” ungkap legislator Partai Golkar ini dalam rapat yang dipimpin Ketua Pansus Amir Liputo. (Jerry)
