TAHUNA, MANADONEWS.CO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ferdy Sondakh, SE, memimpin langsung Rapat Paripurna Tingkat I dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat ini di gelar Selasa (08/07/2025) di ruang rapat utama DPRD dan menjadi momentum penting dalam siklus tata kelola keuangan daerah.
Dalam sambutannya saat membuka sidang, Ferdy Sondakh menegaskan bahwa sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah sangat krusial demi menjaga transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran publik.
“Pelaksanaan APBD harus di pertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. DPRD melalui fungsi pengawasannya akan memastikan setiap rupiah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tegas Ketua DPRD dalam pidato pembukaan rapat.
Sondakh juga menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip good governance. Dirinya mendorong seluruh fraksi untuk memberikan pandangan yang kritis namun konstruktif, agar dokumen pertanggungjawaban yang telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tetap mencerminkan semangat perbaikan berkelanjutan.
“Opini WTP bukanlah akhir, tapi motivasi untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, DPRD memandang penting memberi catatan strategis dalam pembahasan ini,” lanjutnya.
Setelah seluruh tahapan hari pertama rampung, Ferdy Sondakh menyampaikan bahwa rapat akan di lanjutkan pada Rabu (09/07/2025) dalam forum Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, untuk pendalaman substansi sebelum pengambilan keputusan.
Di akhir sidang, Ferdy Sondakh kembali menegaskan komitmen DPRD Sangihe untuk terus mengawal pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami di DPRD berdiri sebagai mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah. Segala dinamika pembahasan akan kami jalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” pungkas Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sangihe itu sebelum menutup rapat secara resmi.
Dengan ketukan palu sidang dan doa bersama, Rapat Paripurna Tingkat I resmi di tutup, menandai di mulainya proses pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan APBD 2024 di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
(Riko)
