Manado, MN – Nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (BSG) kembali tercoreng.
Selama kepemimpinan Direktur Utama Revino Pepah, sederet skandal dan dugaan pelanggaran etik serta hukum bermunculan, memicu gelombang ketidakpercayaan publik terhadap kredibilitas dan integritas lembaga keuangan daerah tersebut.
Alih-alih menjadi bank pembangunan andalan dua provinsi, BSG justru berubah menjadi episentrum berbagai persoalan serius mulai dari kejahatan siber, kredit macet ratusan miliar, hingga upaya membungkam jurnalis.
Skimming ATM Bobol Rp 3,1 Miliar
Kasus kejahatan perbankan pertama meledak pada Juli 2022. Ratusan nasabah kehilangan dana akibat aksi skimming pada mesin ATM milik BSG. Uang nasabah raib hingga mencapai Rp 3,1 miliar.
Pihak bank berdalih kejahatan ini dilakukan oleh pihak eksternal. Namun, lemahnya sistem pengamanan dan lambannya penggantian kartu chip jadi sorotan utama.
DPRD Sulut bahkan mendesak audit sistem IT dan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen.
Kredit Macet Rp 165 Miliar: BPK Bongkar Borok Pinjaman Fiktif
Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021 membuka borok berikutnya: kredit bermasalah senilai Rp 165,3 miliar ditemukan di Cabang Airmadidi.
Beberapa debitur seperti CV LNA, CV WKI, dan PT SKMP diduga menerima pinjaman tanpa agunan memadai dan tanpa perlindungan asuransi.
Ironisnya, bank juga gagal menagih atau mengklaim kerugian tersebut.
Sampai hari ini, tak satu pun pejabat bank yang dimintai pertanggungjawaban hukum.
CSR Rp 40 Miliar Diduga Dikorupsi
Mei 2025, Kejaksaan Tinggi Sulut membuka penyelidikan atas dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank SulutGo yang nilainya mencapai Rp 40 miliar.
Dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat, diduga dikorupsi melalui program-program fiktif.
Sejumlah pejabat BSG telah dipanggil untuk dimintai keterangan, namun hingga kini belum ada penetapan tersangka.
Hibah Sinode GMIM Diselewengkan, Dirut BSG Diperiksa Polda
Revino Pepah ikut terseret dalam penyelidikan dugaan korupsi dana hibah Sinode GMIM senilai hampir Rp 9 miliar.
Bank SulutGo diketahui menjadi penampung dana hibah dari Pemprov Sulut yang belakangan diduga disalahgunakan.
Meski Revino hanya diperiksa sebagai saksi, keberadaan BSG dalam pusaran skandal dana hibah keagamaan ini semakin menegaskan buruknya tata kelola dan pengawasan di internal bank.
Staf BSG Diduga Suap Wartawan untuk Bungkam Berita Kesehatan Pegawai
Skandal teranyar muncul Februari 2025. Seorang staf manajemen berinisial HR diduga mencoba menyuap wartawan sorotindonesia.com agar menghapus berita berjudul “Bank SulutGo Abaikan Klaim Biaya Kesehatan Pegawai.”
Wartawan Antonius Montolalu alias Hans mengungkap bahwa HR sempat menghubungi dirinya dan menyatakan, “Ini perkara sepele, bisa dibicarakan sambil ngopi.” Tak lama berselang, HR mengirim uang sebesar Rp 1,5 juta via Go-Pay.
Hans menolak upaya tersebut dan langsung melaporkannya ke Pemimpin Redaksi serta organisasi Persatuan Wartawan Reaksi Cepat (PWRC). Uang itu hendak dikembalikan, namun HR justru menyarankan agar disumbangkan ke rumah ibadah.
Ketua Umum PWRC, Kornelius, mengecam keras tindakan tersebut. “Ini bentuk intimidasi terselubung. Bank publik tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mengubur kritik,” tegasnya.
Sampai kini, HR bungkam dan tidak merespons upaya konfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp.
Diboikot! Mahasiswa Gorontalo Segel Kantor BSG, Pemda Tarik Dana
April 2025, mahasiswa Gorontalo menyegel kantor wilayah BSG setelah hasil RUPS dinilai mendiskriminasi perwakilan Gorontalo dari jajaran direksi.
Aksi protes meluas, beberapa kepala daerah pun mengancam menarik kas daerah dari BSG dan memindahkannya ke bank lain.
Publik Menuntut Evaluasi Total
Deretan skandal di tubuh Bank SulutGo menunjukkan indikasi kegagalan sistemik dalam tata kelola, transparansi, dan etika korporasi.
Meski sejumlah masalah telah terungkap ke publik, belum ada langkah signifikan dari OJK, BPK, maupun pemegang saham untuk melakukan reformasi menyeluruh di tubuh BSG.
Nama Revino Pepah sebagai Dirut kini berada di titik kritis. Di tengah krisis kepercayaan publik, tuntutan pemecatan hingga audit forensik internal semakin menguat.
Apakah manajemen BSG akan terus berlindung di balik diam dan dalih? Atau publik akan melihat pertanggungjawaban nyata? (StevenR)
