Manado, MN – Pernyataan Direktur Utama PT Bank SulutGo (BSG), Revino Pepah, yang menyebut bahwa lembaga yang dipimpinnya tengah menjadi korban “fitnah” dan pencemaran nama baik, menuai respons kritis dari sejumlah pemerhati keuangan dan tata kelola publik di Sulawesi Utara.
Dalam konferensi pers pada Rabu (30/7), Revino menyampaikan bahwa BSG mencatatkan kinerja impresif di semester I tahun 2025, dengan pertumbuhan kredit sebesar Rp16,1 triliun (naik 4,97% yoy), dana pihak ketiga (DPK) Rp17,1 triliun (tumbuh 5,58% yoy), dan laba bruto sebesar Rp229 miliar (tumbuh 48,52% yoy).
Ia juga menegaskan bahwa laporan negatif terhadap BSG di media sosial merupakan bentuk pencemaran nama baik dan telah dilaporkan ke aparat penegak hukum.
Namun, menurut sejumlah aktivis dan pegiat transparansi, pernyataan tersebut justru menunjukkan adanya upaya membungkam kritik dengan narasi sepihak, tanpa menjawab substansi persoalan yang selama ini mencuat ke publik.
“Kinerja keuangan tidak serta-merta menutup ruang kritik terhadap manajemen dan tata kelola. Justru jika BSG merasa difitnah, buka data secara menyeluruh dan undang audit independen. Jangan berlindung di balik angka (laba),” tegas ketum Setia Jokowi, Cliff A A. Repi, SE.
Pernyataan Revino yang menyebut telah membentuk “tim siber” untuk melacak penyebar informasi negatif juga dipertanyakan oleh berbagai kalangan, karena dinilai bisa menjadi bentuk intimidasi terhadap kebebasan berpendapat.
“Sikap seperti ini berbahaya bagi iklim demokrasi. Kritik terhadap BSG bukan hal baru apalagi mengingat bank ini mengelola dana publik dari pemerintah daerah, harus gentle dan ksatria jangan seperti anak kecil yang alergi kritik” tambah Repi.
Sebelumnya, beberapa pemberitaan dan unggahan publik menyoroti dugaan penyalahgunaan dana promosi, hubungan tidak etis dengan sejumlah media, serta pertanyaan mengenai keputusan strategis pasca-RUPS April 2025.
Namun, alih-alih membuka dialog terbuka, pihak BSG justru menyebut semua itu sebagai “fitnah” dan “provokasi.”
Di sisi lain, tokoh masyarakat Sulut yang enggan disebutkan namanya mengingatkan bahwa apresiasi kepada Gubernur Sulut dan Gorontalo sebagai pemegang saham mayoritas seharusnya tidak dijadikan alat legitimasi tunggal untuk menutupi pertanyaan publik.
“Pemegang saham memang punya hak politik dalam struktur bank daerah, tapi bukan berarti kritik publik bisa dianggap serangan politik. Jika ingin dipercaya, BSG harus menunjukkan keterbukaan dan kesediaan diaudit secara independen,” ujarnya.
Para pemerhati publik pun mendesak agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut turun tangan memastikan integritas manajemen dan keuangan BSG tetap terjaga sesuai prinsip GCG (Good Corporate Governance).
“Jika semua kritik dijawab dengan ancaman hukum, maka BSG sedang menciptakan preseden buruk. Padahal yang dibutuhkan saat ini adalah transparansi, bukan ofensif,” pungkas Repi.
Catatan Redaksi
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab dari pihak-pihak terkait sesuai prinsip jurnalistik yang adil dan berimbang.(StevenR)
