Manadonews.co.id – Anggota DPRD Sulut, Inggried Sondakh, menyoroti pemerintah provinsi yang dianggap kurang jeli memanfaatkan UPTD Samsat di daerah.
Hal ini ia ungkapkan dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 antara Banggar DPRD bersama TAPD Pemprov Sulut di kantor DPRD, Jumat (8/8/2025),
“Saya menyesalkan ketidakmampuan Pemprov membaca peluang yang dapat diberdayakan pada sektor apa saja yang bisa menghasilkan PAD,” tukas Inggried.
Srikandi Golkar ini mencotohkan pengalokasian anggaran untuk UPTD Samsat di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang juga membawahi dua kabupaten lain yakni Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dan Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), juga UPTD Samsat Kotamobagu yang juga membawahi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
“Anggaran yang disiapkan untuk melakukan sweeping atau tilang STNK hanya sekitar Rp5 juta untuk sekali tindakan. Padahal, dampak yang diberikan setelah dilakukan tilang sangat berguna untuk pendapatan asli daerah,” tegasnya.
Menurut Inggried, operasi lapangan tersebut pasti membuahkan hasil positif penambahan pundi-pundi PAD.
“Setiap satu kali diadakan sweeping ternyata dua hingga seminggu ramai pembayaran pajak. Artinya, tindakan ini bisa ditunjang,” terang Inggried.
Inggried melihat UPTD Samsat Bolmong hanya disiapkan anggaran sebesar Rp1,5 juta, itupun hanya untuk bayar ke pihak kepolisian.
“Untuk mereka sendiri tidak ada. Jadi, jika satu Samsat tambahkan alokasi anggaran Rp25 juta untuk berapa kali razia itu tidak banyak,” tandas Inggried.
Inggried juga menyentil Pemprov terkait tunjang jaringan internet di setiap UPTD Samsat.
“Signal di sana sangat susah. Starlink itu hanya Rp1 juta. Sebenarnya tidak terlalu besar support anggaran untuk UPTD Samsat tapi bisa menghasilakan PAD. Kami mohon Pemprov tambahkan dana untuk Samsat, karena itu bisa menggenjot PAD,” pungkas puteri dari gubernur periode 2000-2005, AJ Sondakh.
(**/Jrp)
