MANADO,MANADONEWS.CO.ID- Komandan Korem (Danrem) 131/Santiago Brigjen TNI Martin Susilo Martopo Turnip menerima kunjungan kerja (Kunker) Mayjen TNI Hariyanto Tim Puldata Staf Ahli Tingkat III Bidang Kawasan Khusus dan Lingkungan Hidup Panglima TNI beserta rombongan, Selasa (16/9/2025) bertempat di Markas Korem 131/Santiago, Kota Manado, Sulawesi Utara.
Pada kesempatan itu, Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Martin Susilo Martopo Turnip menyampaikan ucapan selamat datang kepada Mayjen TNI Hariyanto, dalam kunjungan kerja dan silaturahmi ini untuk berdiskusi dan berbagi pandangan serta merumuskan langkah – langkah konkret terkait tindak lanjut Peraturan Panglima TNI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kompi Produksi.
Selain itu, kehadiran tim Sahli Panglima TNI juga dalam rangka pembuatan kajian khusus Sahli Panglima TNI, sesuai dengan tugasnya dalam memberikan telaahan secara akademis mengenai masalah yang terjadi guna mendukung tugas Panglima TNI dalam menentukan kebijakan yang bersifat strategis.
“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Korem 131/Santiago sehingga dijadikan sasaran penyusunan data tentang “Peran TNI Dalam Mitigasi
Dampak Deforestasi Hutan Hujan Tropis Terhadap Kondisi Ekologi di Wilayah Sulawesi Utara”. Kajian ini sangat relevan mengingat kekayaan alam Sulawesi Utara yang perlu kita jaga kelestariannya, serta tantangan deforestasi yang memerlukan perhatian
serius dan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk TNI,” tandasnya.
Dalam kunjungan ini, Staf Ahli Tingkat III Bidang Kawasan Khusus dan Lingkungan hidup Panglima TNI Mayjen TNI Hariyanto menjelaskan bahwa maksud kedatangannya adalah dalam rangka mengumpulkan data dan informasi guna menyusun kajian strategis mengenai peran TNI dalam mitigasi dampak deforestasi hutan hujan tropis terhadap kondisi ekologi di wilayah Sulawesi Utara.
“Tujuan kami ke Korem adalah sesuai dengan bidang kami Lingkungan Hidup itu menyampaikan tentang deforestasi. Deforestasi itu adalah kerusakan hutan yaitu hilangnya hutan tropis akibat ulah manusia seperti penebangan liar dan pembukaan lahan, serta akibat bencana alam seperti banjir, gunung meletus dan tanah longsor yang memicu terganggunya ekosistem dan keseimbangan lingkungan,” ungkapnya.
Dia mengatakan, kunjungan kali ini juga dimaksudkan untuk mengetahui secara lebih dekat dan langsung tentang pelaksanaan Batalyon Teritorial Pertempuran (YTP) sesuai dengan peraturan Panglima (Perpang) TNI Nomor 50 Desember 2024, kemudian akan membahas secara khusus Perpang TNI Nomor 2 Januari tahun 2025 tentang Kompi Produksi yang ada di Kodim.
“Jadi ini semuanya berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pertanian, perikanan, peternakan, konstruksi dan kesehatan. Jadi mereka ini harus sama-sama dengan pemerintah karena UU TNI Nomor 34 tahun 2004 pasal 7 ayat 2 kita melaksanakan Operasi Militer Selain Perang, itu salah satunya membantu pemerintah daerah dengan ketahanan-ketahanan pangan yang ada. Sehingga nantinya kita tidak akan surplus tentang kekurangan beras, jagung dan lain-lain sebagainya,” ujarnya.
Sambil menambahkan, Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP) akan ada di 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yang sudah diresmikan Presiden ada 100 Batalyon Teritorial Pembangunan yang tersebar di wilayah Kodam seluruh Indonesia. (Regina.TS)
