TAHUNA, MANADONEWS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawah kepemimpinan Bupati Michael Thungari SE, MM dan Wakil Bupati Tendris Bulahari menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi anggaran di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah. Salah satu fokus utama adalah penyelesaian kewajiban terkait pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang mencapai sekitar Rp 2,4 miliar.
“Sebagian besar dinas dan badan telah melakukan efisiensi, termasuk memangkas anggaran perjalanan dinas. Hal ini dilakukan agar pembayaran PPP bisa terpenuhi tanpa menambah beban fiskal,” ujar Bupati Kepulauan Sangihe usai rapat bersama DPRD Jumat (19/09/2025).
Menurutnya, langkah penghematan juga menyentuh pos lain, termasuk rencana pengadaan kendaraan dinas untuk bupati dan wakil bupati tahun anggaran 2025.
“Memang sudah di anggarkan, tapi pembelian kendaraan dinas itu kami hapuskan. Ini momentum yang tepat agar anggaran bisa di alihkan untuk pembayaran TPP,” jelasnya.
Selain soal TPP, pemerintah juga menaruh perhatian serius pada persoalan aset daerah yang hingga kini masih bermasalah.
Bupati menyebut, aset yang tidak jelas statusnya bahkan sudah menjadi sorotan di tingkat provinsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Banyak aset yang masih bermasalah dan ini pekerjaan rumah kita untuk lima tahun ke depan. Harapannya, semua aset pemerintah bisa memberi dampak positif dan di manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Meski begitu, Bupati menambahkan bahwa detail teknis mengenai penghapusan anggaran maupun skema pembayaran TPP masih menunggu penjelasan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
(Riko)
