Manadonews.co.id – Dinamika kehidupan sosial, politik dan kemasyarakatan semakin kompleks di Sulawesi Utara (Sulut), membutuhkan kepedulian banyak pihak.
Kepedulian bisa berupa penanganan langsung atau kritik serta masukan kepada pemangku kepentingan yakni pemerintah daerah.
Namun, kepekaan kaum intelektual dianggap masih kurang, dibuktikan Sulawesi Utara kekurangan pengamat politik dan pemerintahan untuk pencapaian demokrasi semakin baik.
Sulawesi Utara saat ini mungkin tak lebih dari 5 atau 6 pengamat yang benar-benar aktif serta berlatar belakang dari Fisip atau Fisipol terlebih khusus politik dan pemerintahan.
“Jumlah ini sangat minim untuk suatu provinsi yang memiliki 15 kabupaten dan kota,” kata Taufik Manuel Tumbelaka, yang dikenal sebagai pengamat politik dan pemerintahan jebolan Fisipol UGM Yogyakarta.
Minimnya jumlah pengamat politik dan pemerintahan di Sulut berdampak masih cukup banyak isu sekitar masalah sosial, politik dan pemerintahan yang kurang bisa ‘dituntaskan’.
Tidak sedikit masalah seputaran sosial, politik dan pemerintahan seakan kurang terdalami dengan baik dalam dialog publik. Ini juga tergambar saat penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI yang dilakukan kerja sama BPS, Kesbangpol dan lainnya, untuk memotret perkembangan demokrasi di suatu provinsi kerap menghadapi kesulitan.
“Kebetulan saya sudah sekitar 11 tahun dilibatkan bersama rekan-rekan lainnya. Analis serta pengamat politik dan pemerintahan dari disiplin ilmu politik, pemerintahan, sosiologi, komunikasi dan lainnya, dibutuhkan dalam upaya membantu memperkaya argumentasi di ruang publik,” tukas Tumbelaka, Selasa (30/9/2025).
Semakin banyak pengamat politik dan pemerintahan akan semakin baik, akan lebih berwarna dari sisi amatan publik dalam mencermati dinamika sosial, politik dan pemerintahan. Jika terjadi perbedaan amatan, tidak masalah.
“Tidak serta merta dianggap yang satu benar yang lain salah. Ini dikarenakan bisa saja beda cara memandang, beda sudut pandang dan beda variabel yang digunakan,” kata Tumbelaka.
Ke depan, Tumbelaka berharap semakin banyak bermunculan pengamat politik dan pemerintahan dari latar belakang Fisip atau Fisipol guna memperkaya argumentasi serta pandangan di seputaran masalah sosial, politik dan pemerintahan di Sulut. Minimal media massa akan banyak pilihan untuk memperoleh pernyataan.
“Hal ini juga terkait dengan salah satunya soal kualitas dari amatan atau analisis yang dilontarkan. Soal ketajaman plus kenetralan sang pengamat, itu seleksi alam,” pungkas putra Gubernur Sulut pertama, FJ Tumbelaka, yang sudah 16 tahun berkontribusi memberikan pandangan kehidupan sosial, politik dan pemerintahan. (Jerry)
