TAHUNA, MANADONEWS.CO.ID — Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, SE, MM secara resmi membuka Rapat Koordinasi Percepatan Perampungan Groundchecking Data Terpadu Sejahtera Ekstrem Nasional (DTSEN) bersama SDM PKH, Pendamping Rehsos dan TKSK se-Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kodim 1301 Sangihe pada Rabu (15/10/2025).
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan keakuratan data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
“Groundchecking DTSEN ini bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi langkah krusial untuk memastikan data benar-benar mencerminkan realitas masyarakat di lapangan,” tegas Bupati Thungari.
Mengutip hasil evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bupati mengungkapkan bahwa berdasarkan data BPS tahun 2024, angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat sebesar 10,84 persen atau sekitar 14.380 jiwa, sementara data P3KE menunjukkan 11,01 persen.
Untuk kemiskinan ekstrem, hasil verifikasi dan validasi tahun 2024 menunjukkan 645 jiwa (0,45 persen), dan setelah pemurnian data tahun 2025 masih terdapat 55 KK yang tercatat sebagai keluarga miskin ekstrem.
“Dari sisi proporsi, Sangihe masih menempati posisi tertinggi di Sulawesi Utara dalam tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Karena itu, pembaruan data menjadi sangat penting agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan,” ujar Bupati.
Bupati menekankan pentingnya keterpaduan dan koordinasi antar pemangku kepentingan mulai dari Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Kampung, hingga lembaga penyalur seperti BRI dan BPJS Kesehatan untuk memastikan data yang dihimpun akurat dan relevan.
Ia juga meminta para pendamping sosial SDM PKH, Pendamping Rehsos dan TKSK agar bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat.
“Jangan ada data fiktif, data ganda, atau data yang sudah tidak relevan tetap tercantum. Data yang akurat adalah fondasi kebijakan publik dan bentuk keadilan sosial bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Thungari juga menjelaskan beberapa langkah strategis Pemerintah Daerah dalam menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, di antaranya:
• Maksimalisasi kegiatan verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial,
• Pemetaan faktor utama penyebab kemiskinan di tiap kecamatan,
• Sinergi pendanaan dari APBD, APBDes, dan dukungan CSR perusahaan, serta
• Penguatan program inovatif daerah seperti “Gerakan Membara Mesuang” (Menanam Bersama Rakyat Mendukung Swasembada Ketahanan Pangan) yang kini menunjukkan hasil positif dalam menekan beban pengeluaran masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan lokal.
Di akhir sambutannya, Bupati berharap kegiatan groundchecking DTSEN dapat menjadi langkah pembaruan data dan sinergi nyata antar semua pihak, demi percepatan penurunan kemiskinan di Kepulauan Sangihe.
“Kita tidak hanya sedang menghimpun angka, tetapi sedang menegakkan keadilan sosial. Melalui data yang valid, kerja yang terpadu, dan semangat pelayanan yang tulus, saya yakin Sangihe dapat terus bergerak menuju kesejahteraan dan kemandirian,” ujarnya menutup sambutan. (Riko)
