Manadonews.co.id – Efesiensi dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang akan dilakukan pemerintah pusat pada 2026 mendatang, merupakan salah satu masalah politik dan pemerintahan yang masih hangat dibicarakan.
Kebijakan ini telah direspon beberapa Pemerintah Daerah (Pemda), menunjukan tidak sedikit Pemda yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot), kuatir berpengaruh pada program kerja terkait rencana pembangunan, terutama pasca Pilkada, para kepala daerah harus memenuhi janji-janji politik mereka.
Kebijakan dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang akan mengalami efesiensi atau pengetatan harus dihadapi Pemda sesuatu yang tidak mudah, dikarenakan pengurangan TKD sampai kisaran 25 hingga 30 persen.
“Angka ini akan berpengaruh signifikan dari sisi politik anggaran yang akan diketok palu sekitar November 2025 melalui APBD tahun 2026,” kata pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Manuel Tumbelaka, kepada wartawan di Manado, Rabu (22/10/2025).
Menurutnya, upaya pendekatan kepada kementerian keuangan sudah dilakukan oleh beberapa Pemda dalam upaya meminta permintaan pertimbangan terkait kebijakan TKD yang akan berlaku di 2026.
Upaya ini wajar, dikarenakan Pemda harus menjelaskan ke pemerintah pusat terkait kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi, sehingga diharapkan ada titik temu ‘angka kompromi’ terkait TKD.
“Semisal pemangkasan 25 hingga 30 persen jadi sekitar 15 hingga 20 persen. Ini lumrah dalam upaya memperingan beban daerah,” tukas Tumbelaka.
Dalam upaya pendekatan kepada pemerintah pusat terkait TKD, jebolan Fisipol UGM Yogyakarta ini, melihat sisi menarik dari posisi Christiany Eugenia Paruntu (CEP) sebagai anggota DPR RI dan Ketua DPD I Partai Golkar Sulut.
Christiany Paruntu yang akrab disapa Tetty Paruntu, bisa ikut berperan guna meyakinkan pemerintah pusat terkait TKD. Apalagi, Partai Golkar salah satu pengusung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Yulius Selvanus dan Victor Mailangkay, dalam Pilkada 2024 lalu.
“Partai Golkar juga menempatkan beberapa kader sebagai kepala daerah, serta banyak anggota DPRD di level provinsi, kabupaten dan kota. Golkar pasti akan membantu Gubernur YSK,” ujar Tumbelaka.
Selain itu, lanjut Tumbelaka, Tetty Paruntu punya hubungan baik dengan sejumlah elit politik di pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto, serta adik Presiden, Hashim Djojohadikusumo.
Mereka sudah saling kenal sejak lama. Tetty Paruntu bisa berperan jadi jembatan kepentingan daerah dan pemerintah pusat.
“Masalah TKD hanya dibutuhkan saling pengertian yang lebih dalam sehingga ada titik temu dan itu perlu upaya pendekatan dari banyak pihak,” pungkas Taufik Tumbelaka. (Jerry)
