Manadonews.co.id – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Selasa (28/10/2025), diwarnai aksi tak biasa.
Anggota DPRD Sulut, Remly Kandoli, secara spontan menyodorkan dokumen berisi aspirasi masyarakat kepada Kepala Dinas PUPR Sulut, Deicy Paath, di tengah berlangsungnya rapat.
Aksi yang praktis menarik perhatian seluruh peserta RDP, termasuk para pimpinan dewan dan awak media, ini merupakan bentuk protes sekaligus tanggung jawab moral Kandoli sebagai wakil rakyat.
Seusai rapat, Kandoli menjelaskan kepada wartawan bahwa dokumen yang diserahkannya berisi usulan pembangunan infrastruktur dari konstituennya di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) yang ia temui saat reses.
“Itu proposal untuk ruas jalan Pontak–Lobu, Ratahan–Amurang, dan Pangu–Atep, serta irigasi Lahendong 1, 2, 3 dan bendungan,” ungkapnya.
Politisi senior yang akrab disapa Kapten Remly ini mengakui tindakannya sebagai bentuk tanggung jawab moral, meskipun ia merupakan anggota DPRD Provinsi Sulut yang terbilang baru.
Secara spesifik, Remly Kandoli mengevaluasi kinerja Dinas PU yang dianggap mengabaikan aspirasi masyarakat, khususnya di Minahasa Tenggara (Mitra).
Ia menyoroti lambatnya realisasi proyek irigasi yang vital bagi program swasembada pangan.
“Ada irigasi semua ini data dari reses pertama, dan saat saya reses, terima aspirasi, saya semangat saya harus kerja, tetapi sampai sekarang tidak selesai,” sorot Remly.
Ia menekankan pentingnya irigasi sebagai bagian dari program Asta Cita Presiden terkait swasembada pangan. Kandoli khawatir jika aspirasi ini tak terealisasi, masyarakat akan mempertanyakan fungsi wakil mereka.
“Nanti aspirasi nyanda terealisasi, dorang bilang apa Depe fungsi anggota dewan kalau nda ba dengar, perjuangkan aspirasi (mereka bilang apa fungsi anggota dewan kalau tidak mendengarkan, perjuangkan aspirasi),” tegasnya.
Untuk mempercepat proses, Remly langsung menyerahkan dokumen usulan rehabilitasi irigasi dan bendungan.
“Ini cuma rehabilitasi deng bendungan kita kase depe data, supaya ini segera di realisasikan,” tambahnya.
Menanggapi desakan dan penyerahan dokumen tersebut, Kepala Dinas PU Provinsi Sulut, Deicy Paath, menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam realisasi.
“Bukan kita tidak mau realisasikan pak, tetapi kalau tidak ada uangnya? Kita tidak pegang uangnya pak tetapi untuk Kabupaten Minahasa Tenggara sebagian sudah masuk pak,” tutur Deicy Paath, menunjukkan bahwa beberapa usulan telah dipertimbangkan, namun ketersediaan dana menjadi faktor penentu. (Jerry)
