MANADONEWS.CO.ID – Gedung Cengkih DPRD Provinsi Sulawesi Utara dipastikan akan sangat sibuk pada Senin (29/12/2025).
Mengakhiri sisa tahun anggaran, para legislator dijadwalkan melaksanakan rangkaian agenda padat, mulai dari pembahasan pajak daerah hingga pengambilan keputusan besar terkait masa depan pemuda di Sulawesi Utara.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Sekretariat DPRD Sulut, berikut adalah jadwal lengkap “maraton” agenda legislatif hari ini:
1. Finalisasi Aturan Pajak Daerah
Pagi hari dibuka pada pukul 09.00 WITA dengan agenda Focus Group Discussion (FGD). Rapat ini merupakan fase krusial karena menjadi pembahasan akhir atas Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah. Masing-masing fraksi akan menyampaikan Pendapat Akhir mereka terkait aturan yang berdampak langsung pada pendapatan daerah ini.
2. Penyelarasan APBD 2026
Berlanjut pada pukul 10.00 WITA, DPRD akan bertemu dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Fokus utama pertemuan ini adalah melakukan penyesuaian terhadap hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026. Langkah ini penting guna memastikan anggaran tahun depan tepat sasaran dan sesuai regulasi pusat.
3. Sinkronisasi Ranperda Kepemudaan
Menjelang siang, tepatnya pukul 11.00 WITA, agenda beralih ke sinkronisasi hasil fasilitasi Kemendagri terhadap Ranperda tentang Kepemudaan. Peraturan ini dinilai sangat dinanti untuk memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi pengembangan potensi generasi muda di Bumi Nyiur Melambai.
Puncak Agenda: Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan
Sebagai puncak dari rangkaian aktivitas hari ini, DPRD Sulut akan menggelar Rapat Paripurna pada pukul 14.00 WITA di Ruang Rapat Paripurna.
Dalam sidang tertinggi ini, ada dua agenda utama yang akan diputuskan:
Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Kepemudaan.
Pengambilan Keputusan terhadap Perubahan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Rapat Paripurna ini juga akan mendengarkan langsung Pendapat Akhir Gubernur Sulawesi Utara terhadap kedua Ranperda tersebut sebelum resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Catatan: Seluruh anggota DPRD dan undangan diwajibkan mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR) pada agenda paripurna.
(Jerry Palohoon)
