BITUNG, Manadonews.co.id – Proyek pembangunan Laboratorium Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bitung kini tengah menjadi sorotan tajam.
Hingga penghujung tahun, tepatnya 31 Desember 2025, progres fisik bangunan bernilai Rp12,7 Miliar tersebut disinyalir jalan di tempat dan belum mencapai angka 50 persen.
Berdasarkan pantauan lapangan dan dokumentasi foto di lokasi, kondisi proyek tampak masih jauh dari kata selesai.
Sejumlah tiang besi terlihat masih berdiri tegak tanpa pengecoran, memberikan kesan pengerjaan yang terbengkalai.
Namun, di balik lambatnya fisik bangunan, muncul kabar mengejutkan terkait “kelincahan” administrasi keuangan.
Dugaan skandal ini menyeruak saat informasi mengenai terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) mulai terendus.
Bagaimana mungkin proyek yang secara kasat mata belum separuh jalan, namun termin pencairannya melaju mulus layaknya sebuah pertunjukan sulap?
Kejanggalan ini memicu dugaan adanya peran “Aktor Intelektual” yang bermain di balik layar. Disinyalir, ada instruksi sistematis untuk memanipulasi laporan progres pekerjaan kepada instansi teknis agar dana belasan miliar tersebut bisa segera dicairkan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan adanya dugaan praktik “Segitiga Maut” dalam pelaksanaan proyek ini.
Praktik ini diduga melibatkan kolaborasi antara oknum petinggi Pemkot Bitung sebagai pemegang kendali dan oknum bawahan di instansi teknis terkait berinisial IM, yang diduga kuat sebagai pemilik asli di balik layar proyek tersebut.
Menanggapi carut-marutnya proyek ini, Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Sulut, dr. Sunny Rumawung, angkat bicara.
Ia secara terbuka menantang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara untuk tidak tinggal diam melihat uang rakyat dipermainkan.
“AMAK Sulut menantang Kajati Sulut untuk berani mengusut tuntas dugaan sejumlah proyek bermasalah di Kota Bitung, termasuk Laboratorium Dinkes ini,” tegas dr. Sunny kepada wartawan di Bitung, Jumat (2/1/2026).
Menurut aktivis anti-korupsi kawakan ini, pemeriksaan mendalam sangat diperlukan untuk menciptakan efek jera bagi oknum yang gemar “bermain” dengan anggaran negara.
Ia juga mendesak agar kasus ini diambil alih langsung oleh Kejati, bukan lagi di level bawah.
“Jangan sampai kasus ini hanya ditangani oleh Kejari Bitung yang dikhawatirkan ujung-ujungnya hanya ‘diselesaikan’ secara internal, bukan dituntaskan secara hukum. Kajati harus turun tangan sesuai instruksi Jaksa Agung untuk membongkar kasus korupsi di daerah tanpa pandang bulu,” tutupnya dengan nada tegas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait di lingkup Pemkot Bitung belum memberikan keterangan resmi mengenai keterlambatan progres dan dugaan pencairan dana yang tidak sesuai prosedur tersebut. (VM)
