MANADONEWS.CO.ID – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemprov Sulut, Senin (19/01/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi I ini berfokus pada evaluasi capaian kinerja serta koordinasi program kerja dinas untuk tahun anggaran berjalan.
Jalannya rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Braien Waworuntu, didampingi oleh Wakil Ketua Rhesa Waworuntu dan Sekretaris Julitje Maringka.
Sejumlah anggota Komisi I lainnya, yakni Hillary Tuwo, Eugenia Mantiri, dan Harry Porung, turut hadir aktif memberikan tanggapan serta pertanyaan kritis terkait serapan anggaran dan efektivitas program di tingkat desa.
Dari pihak eksekutif, hadir Kepala Dinas PMD Sulut, Darwin Muchsin, beserta jajaran pejabat eselon III dan IV di lingkungan dinas terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Braien Waworuntu menegaskan bahwa RDP ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan setiap program yang direncanakan pemerintah daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat desa.
Beberapa poin yang menjadi sorotan utama dalam RDP tersebut antara lain
Evaluasi Capaian Akhir Tahun: meninjau sejauh mana target pembangunan fisik dan non-fisik di desa yang didanai melalui anggaran provinsi maupun pusat.
Digitalisasi Desa: anggota komisi mempertanyakan progres sistem informasi desa guna transparansi tata kelola keuangan.
Penguatan BUMDes: mendorong DPMD untuk lebih agresif dalam melakukan pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mampu menjadi motor ekonomi lokal.
Menanggapi hal tersebut, Kadis PMD Darwin Muchsin memaparkan sejumlah data terkait capaian dinas.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui berbagai pelatihan kepemimpinan dan manajemen keuangan.
“Kami menyambut baik masukan dari pimpinan dan anggota Komisi I. Masukan ini akan menjadi catatan penting bagi kami untuk memperbaiki kinerja lapangan, terutama dalam sinkronisasi data penerima bantuan dan pemberdayaan ekonomi desa,” ujar Darwin di hadapan forum.
Rapat diakhiri dengan kesepakatan bahwa Komisi I akan melakukan peninjauan lapangan (sidak) dalam waktu dekat guna memverifikasi laporan yang disampaikan oleh DPMD Sulut. (Jrp)
