MANADONEWS.CO.ID – Rapat lanjutan Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu (18/2/2026) lalu, resmi ditunda. Penundaan ini disebabkan oleh ketidakhadiran pihak eksekutif selaku tim pengusul draf dalam pertemuan tersebut.
Ketua Pansus RTRW DPRD Sulut, Henry Walukow, menyatakan kekecewaannya atas kendala administratif yang menghambat proses legislasi ini. Menurutnya, koordinasi mengenai jadwal rapat seharusnya sudah tuntas karena Sekretariat DPRD telah mengirimkan surat undangan sejak awal pekan.
”Info dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) selaku pengusul, mereka baru mengetahui agenda ini pagi tadi. Padahal, Sekretariat DPRD sudah menyurat sejak Senin lalu dan sudah ditanggapi,” ujar Henry di Gedung DPRD Sulut.
Akibat ketidakhadiran tim teknis dari Dinas PU, rapat yang turut dipimpin oleh Koordinator Pansus, Royke Anter, diputuskan untuk dijadwalkan ulang pada Senin mendatang. Henry menegaskan pentingnya sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif agar penyusunan regulasi strategis ini tidak berlarut-larut.
Di sisi lain, anggota Pansus Louis Schramm menjelaskan bahwa saat ini proses RTRW Sulut juga sedang menanti Persetujuan Substansi (Persub) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Selama masa tunggu Persub, anggota Pansus berencana melakukan cross-check data ke Kementerian Pertanian. Setelah dokumen dari kementerian selesai, draf akan difinalisasi bersama eksekutif sebelum diajukan ke Kemendagri dan diparipurnakan.
Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran internal Pansus, di antaranya Koordinator Royke Anter, Ketua Henry Walukow, Sekretaris Berty Kapojos, Anggota Jeane Laluyan, Louis Schramm, Pricilia Rondo, Royke Roring, dan Haslida Rotinsulu. (Jrp)
