Langsung ke konten
MANADONEWS.CO.ID – Pengamat Politik Sulawesi Utara (Sulut), Taufik Manuel Tumbelaka, melontarkan kritik pedas terhadap gaya komunikasi politik yang dilakukan oleh oknum pejabat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulut. Ia menilai langkah proaktif-antisipatif yang dilakukan oknum tersebut tidak mengedepankan etika dan tata krama birokrasi yang matang.
Dalam catatan kecilnya yang diterima media pada Kamis (26/3/2026), Tumbelaka menyoroti munculnya berbagai pernyataan oknum pejabat tersebut di sejumlah media massa terkait isu pertambangan rakyat. Meski upaya menanggapi pandangan masyarakat adalah bagian dari tugas birokrat, momentum yang dipilih dinilai sangat tidak tepat.
Tumbelaka menekankan bahwa masalah etika menjadi sorotan utama karena langkah komunikasi politik tersebut dilakukan bertepatan dengan momentum dua Hari Raya Keagamaan. Di mana saat ini, jajaran pimpinan daerah mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, hingga Bupati dan Wali Kota sedang fokus pada khidmatnya perayaan hari besar tersebut.
”Pada saat inilah apa yang dilakukan oknum Pejabat Dinas ESDM Sulut patut dipertanyakan standar etika, kesantunan, atau tata kramanya,” jelas Tumbelaka.
Ia menambahkan bahwa perilaku seorang aparat atau birokrat sejatinya harus semakin matang dalam memahami etika, terutama bagi mereka yang telah dipercaya memegang jabatan tinggi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulut.
Selain masalah etika, alumni UGM Yogyakarta ini juga menilai apa yang dilakukan oknum tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan kinerja. Ia menyebut langkah tersebut terkesan menggunakan prinsip “Tiba Saat, Tiba Akal.”
”Seharusnya penguatan sosialisasi terkait tambang rakyat sudah masuk dalam design komunikasi politik yang lengkap dengan time schedule yang jelas sebagai langkah proaktif-antisipatif. Bukan tiba-tiba, terlebih di saat hari raya,” lanjutnya.
Kejadian ini, menurut Tumbelaka, menambah daftar panjang “pekerjaan rumah” bagi Gubernur Yulius dan Wakil Gubernur Victor dalam membenahi jajaran birokrasinya. Ia berharap ada perhatian khusus terhadap penguatan soft skill para pejabat agar memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai tata krama dan tanggung jawab jabatan.
”Di era kekinian, sangat dibutuhkan penguatan pemahaman kepada para pejabat dan birokrat Pemprov Sulut akan pentingnya ‘memberi nyawa’ dalam setiap langkah guna menuntaskan tugas dan kewajibannya,” pungkas sosok yang akrab disapa TMT ini dari kediamannya di Desa Suwaan, Minahasa Utara. (Jerry)
