Langsung ke konten
MANADONEWS.CO.ID – Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Victor Mailangkay, turun langsung menemui massa aksi yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sulut, Rabu (1/4/2026).
Pertemuan yang berlangsung terbuka tersebut diwarnai dengan dialog konstruktif antara pihak pemerintah dan perwakilan demonstran.
Dalam penyampaiannya, Wagub Mailangkay menegaskan bahwa kehadirannya adalah bentuk mandat dari Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat.
Ia juga memanfaatkan momen tersebut untuk mengapresiasi dukungan masyarakat pada Pilkada November 2024 lalu.
“Pada kesempatan ini saya ditugaskan oleh Bapak Gubernur untuk menemui bapak dan ibu sekalian sebagai penyampai aspirasi. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan sehingga kami boleh terpilih dan kini telah dilantik,” ujar Wagub Mailangkay di hadapan massa.
Wagub memberikan penghargaan kepada para peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib.
Menurutnya, aksi yang jauh dari kesan anarkis ini mencerminkan tingginya kedewasaan demokrasi masyarakat di Bumi Nyiur Melambai.
Terkait tuntutan massa, Wagub menyatakan komitmen pemerintah provinsi untuk melakukan tindak lanjut.
Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan yang diangkat memerlukan pemetaan kewenangan yang jelas.
“Aspirasi ini sudah berkembang sejak lama. Kita perlu memahami persoalannya secara menyeluruh karena ada kewenangan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Penyelesaiannya harus duduk bersama dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, disepakati penunjukan lima orang perwakilan massa untuk mendiskusikan rincian tuntutan bersama jajaran teknis pemerintah provinsi.
Di sisi lain, Koordinator Gabungan Aksi, Indra Patrianus Wongkar, mengungkapkan bahwa tuntutan utama mereka berkaitan dengan kepastian hukum lahan yang telah lama diduduki warga.
Indra, yang juga menjabat sebagai Ketua Panglima Laskar Merah Putih Sulut, merinci beberapa wilayah krusial seperti Pinagoluman, Lolak, Bolaang Timur, hingga kawasan Pandu di Manado.
“Kami meminta pemerintah untuk memperhatikan lahan HGU yang sudah lama diduduki masyarakat, baik untuk pertanian maupun permukiman. Banyak rumah sudah permanen, jadi kami berharap bisa diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM),” tegas Indra.
Selain persoalan agraria, massa juga menyoroti lambatnya perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas umum di beberapa daerah yang dinilai masih memprihatinkan.
Indra mendesak agar pemerintah memberikan langkah nyata, bukan sekadar janji manis.
Usai berdialog dengan Wakil Gubernur, massa terpantau membubarkan diri dari halaman Kantor Gubernur dengan tertib untuk melanjutkan aksi menuju Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara guna menyampaikan aspirasi serupa kepada pihak legislatif. (**Jerry)
