BITUNG, Manadonews.co.id – Integritas dan etika birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung tengah berada di titik nadir. Sebuah insiden yang melibatkan pejabat eselon II baru-baru ini mencuatkan dugaan hilangnya rasa hormat dan runtuhnya sekat-sekat senioritas di tubuh Korps Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kabar tak sedap ini menimpa SM, seorang pejabat senior eselon II yang seharusnya mendapatkan penghormatan atas pengabdiannya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.
Sikap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkot Bitung, Give Mose, menjadi buah bibir lantaran dinilai tidak hanya melecehkan rekan sejawat yang lebih senior, tetapi juga seolah “mengangkangi” kebijakan Walikota Bitung, Hengky Honandar (HH).
Kejadian bermula saat SM bermaksud mengurus dokumen administrasi untuk beralih jabatan dari Pejabat Tinggi Pratama ke Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama. Perlu diketahui, permohonan SM ini bukan tanpa dasar; dokumen tersebut telah disetujui dan ditandatangani langsung oleh Walikota Hengky Honandar.
Bahkan, secara prosedural, SM telah mengantongi restu dari instansi vertikal yang berkompeten, mulai dari KEMENPAN-RB, BKN, hingga BAPPENAS. Ironisnya, di tingkat lokal (BKPSDM Bitung), proses ini justru “dipasung”.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa SM telah menunggu lebih dari tiga jam untuk bertemu Give Mose.
Saat Give Mose keluar ruangan, alih-alih melayani dengan ramah, SM justru mendapatkan perlakuan yang dianggap tidak pantas.
Muncul dugaan kuat adanya tekanan terhadap staf operator aplikasi Pemimda Imut di BKPSDM agar tidak memproses permohonan SM meski sudah ada instruksi pimpinan.
Menanggapi hal ini, aktivis Rudyanto Makahinda angkat bicara dengan nada keras. Ia menilai tindakan Kaban BKPSDM merupakan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan.
“Sangat disayangkan jika karakter seorang Kepala BKPSDM justru menjadi batu sandungan bagi bawahannya sendiri. Jika Walikota sudah merestui dan menandatangani, lalu kenapa Kaban justru menghalangi? Ini bukan sekadar masalah administrasi, ini adalah bentuk arogansi yang nyata,” tegas Rudyanto.
Rudyanto menambahkan bahwa sikap “pandang enteng” ini merupakan sinyal bahaya. Jika kepada sesama pejabat senior saja berani tidak hormat, publik bertanya-tanya bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat biasa.
“Ini terkesan Kaban merasa lebih berkuasa daripada Walikota. Menunda atau menolak menjalankan dokumen yang sudah diteken pimpinan adalah bentuk pembangkangan halus yang tidak bisa ditoleransi,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada Kepala BKPSDM Pemkot Bitung, Give Mose, belum membuahkan hasil.
Pesan dan upaya pertemuan belum mendapatkan respon resmi terkait dugaan sikap “pandang enteng” terhadap instruksi Walikota tersebut. (VM)
