MANADO — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) kembali membuktikan komitmen tingginya dalam menjaga akuntabilitas keuangan.
Pemprov Sulut sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Istimewanya, ini merupakan raihan WTP yang ke-12 kalinya secara beruntun bagi Bumi Nyiur Melambai.
Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemprov Sulut di Kantor DPRD Sulut, Selasa (2/6/2026).
Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Achmad Anang Hernady, menyatakan bahwa berdasarkan audit yang ketat sesuai standar pemeriksaan dan kode etik, Pemprov Sulut dinilai sangat layak menerima opini tertinggi tersebut.
“Raihan ini menjadi yang ke-12 kalinya bagi Pemprov Sulut, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan,” ujar Hernady.
Apresiasi tinggi juga datang dari pihak legislatif. Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Silangen, memberikan ucapan selamat yang mendalam atas konsistensi performa finansial yang ditunjukkan oleh jajaran eksekutif.
Pencapaian ini diharapkan menjadi standar yang terus dipertahankan demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
Rapat paripurna dihadiri Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay. (Jrp)
