TAHUNA, MANADONEWS.CO.ID – Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Thungari resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Davidson Henry Djarang sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Senin (15/06/2026).
Pelantikan tersebut sekaligus melengkapi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama pada tahap pertama perombakan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawah kepemimpinan Bupati Michael Thungari dan Wakil Bupati Tendris Bulahari.
Sebelumnya, terdapat 11 jabatan pimpinan tinggi pratama yang mengalami kekosongan. Dari jumlah tersebut, sembilan jabatan diisi melalui mekanisme seleksi terbuka (open bidding) dan kini seluruhnya telah terisi. Jabatan Kepala Disdukcapil menjadi posisi terakhir yang diisi karena harus menunggu persetujuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.
Dalam sambutannya, Michael Thungari menjelaskan bahwa pengisian jabatan Kepala Disdukcapil memiliki mekanisme khusus yang berbeda dengan perangkat daerah lainnya.
“Memang khusus untuk Kadis Dukcapil prosesnya cukup lama, karena harus melalui mekanisme dan persetujuan pusat, termasuk menunggu SK Mendagri,” ujar Michael.
Bupati menegaskan bahwa jabatan yang dipercayakan kepada Davidson Henry Djarang merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, Disdukcapil memiliki peran strategis karena menjadi salah satu instansi yang paling dekat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik.
Karena itu, Michael mengingatkan agar seluruh pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan secara cepat, mudah, tepat, serta terbebas dari praktik-praktik yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dengan karakteristik Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah kepulauan, Michael menilai pelayanan jemput bola perlu terus diperkuat agar masyarakat di wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar tetap memperoleh hak pelayanan yang sama.
“Pelayanan jemput bola mampu mendorong inovasi pelayanan hingga menjangkau masyarakat di pulau-pulau terluar. Jangan sampai ada masyarakat yang kehilangan hak pelayanan hanya karena keterbatasan jarak dan aksesibilitas,” katanya.
Selain pelayanan, Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan akurasi data kependudukan. Menurutnya, data kependudukan menjadi fondasi utama dalam berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari penyaluran bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan hingga pelaksanaan program pembangunan.
“Data kependudukan adalah fondasi utama dalam pengambilan kebijakan pemerintah, penyaluran bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai program pembangunan lainnya,” tegas Michael.
Ia berharap validitas dan pemutakhiran data kependudukan terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan satu data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya juga berharap validitas, ketepatan dan pemutakhiran data terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga data kependudukan benar-benar menjadi satu data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
(Riko)
