MANADO — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun Anggaran 2025 terbukti dikelola dengan akuntabilitas tinggi.
Keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi bukti sahih efektivitas penggunaan uang rakyat.
Sertifikasi tertinggi dari BPK ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Lanjutan Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 yang digelar oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama TAPD.
Anggota DPRD Sulut, Hj. Amir Liputo, menyatakan bahwa raihan WTP ini bukan sekadar prestasi di atas kertas, melainkan indikator nyata bahwa anggaran daerah telah dikonversi menjadi program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Realisasi APBD 2025 yang terbukti meraih Opini WTP dari BPK menjadi bukti sahih dan nyata, bahwa pengelolaan keuangan ini berdampak positif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Amir.
Lewat pelaksanaan program yang efektif dan tepat sasaran, APBD 2025 dinilai berhasil mendorong stimulus ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Sulut.
Rapat kerja ini sendiri diakhiri dengan kesepakatan untuk membawa Ranperda Pertanggungjawaban APBD tersebut ke Rapat Paripurna demi pengambilan keputusan akhir.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Silangen, didampingi Wakil Ketua Royke Anter dan Stella Runtuwene. (**Jrp)
