MINAHASA UTARA, MN – Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pa’Esaan Ne Tua Tua Minaesa (PNTTM), Tonaas Wangko Ishak Tambani, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah cepat Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) di bawah kepemimpinan Bupati Joune Ganda, yang telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Menurut Ishak, langkah taktis pemkab merupakan bentuk perlindungan yang nyata bagi masyarakat Minut dalam menghadapi ancaman cuaca ekstrem.
Namun, dirinya menggarisbawahi bahwa efektivitas kebijakan ini berada penuh di tangan para aparat pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan warga.
“PNTTM mendukung 100 persen keputusan Pemkab Minut. Ini adalah langkah antisipasi yang sangat tepat demi keselamatan warga dan perlindungan lahan produktif kita. Tetapi, keputusan di atas kertas tidak akan berdampak apa-apa jika jajaran di bawahnya lambat bergerak,” tegas Ishak Tambani, Kamis (20/08/2026).
Secara khusus dan tegas, tokoh masyarakat Minahasa Utara ini memberikan pesan menohok seluruh jajaran pemerintah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan agar tidak mengabaikan instruksi darurat ini.
“Saya berharap seluruh Camat, Hukum Tua (Kepala Desa), hingga Lurah di Minahasa Utara: jangan hanya duduk diam di kantor! Anda semua adalah garda terdepan. Deteksi dini potensi kekeringan, petakan wilayah yang mulai krisis air bersih, dan awasi ketat aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar,” serunya.
Ishak menambahkan, jajaran kecamatan dan desa wajib proaktif melakukan edukasi ke masyarakat dan memastikan bantuan dari pemerintah kabupaten terdistribusi secara tepat sasaran.
Imbuhnya, PNTTM selaku elemen masyarakat sipil memastikan akan mengawal ketat kinerja para aparatur desa dan kecamatan selama masa tanggap darurat ini berlangsung.
“Jika ada jajaran kecamatan atau desa yang abai, tidak peduli dengan keluhan warga yang kesulitan air, atau membiarkan terjadinya pembalakan dan pembakaran lahan tanpa tindakan, kami dari PNTTM tidak akan segan-segan bersuara keras dan meminta pemkab untuk mengevaluasi posisi mereka. Ini urusan keselamatan rakyat, tidak ada ruang untuk aparatur yang malas,” kunci Tonaas Wangko Ishak Tambani.
