MANADO — Masyarakat terdampak proyek normalisasi sungai di kawasan belakang hutan Malendeng, Manado, terus memperjuangkan hak ganti rugi atas lahan mereka.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (12/10/2026), warga mempertanyakan realisasi pembayaran yang hingga kini belum menemui titik terang, meski seluruh kewajiban administrasi telah dipenuhi.
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi III DPRD Sulut tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Berty Kapojos.
Di hadapan pimpinan rapat dan jajaran Balai Wilayah Sungai Sulawesi I (BWSS I), perwakilan warga memaparkan perkembangan terbaru terkait status kepemilikan tanah mereka.
Ilham H. Kanoi, perwakilan warga Malendeng, menyampaikan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti arahan RDP sebelumnya pada 26 Agustus 2026.
Warga telah merampungkan pengalihan administrasi surat-surat tanah mereka ke Pemerintah Kabupaten Minahasa.
“Kami, masyarakat belakang hutan Malendeng, telah mengalihkan surat-surat kami ke Minahasa dan prosesnya sudah selesai. Bahkan kami sudah membayar pajak langsung di Minahasa,” ungkap Ilham.
Ilham menjelaskan, dari total 13 keluarga yang bermukim di kawasan tersebut, sebanyak delapan keluarga telah menyelesaikan seluruh tahapan administrasi hingga pembayaran pajak.
Sementara lima keluarga lainnya masih ragu lantaran belum ada kepastian pembayaran.
“Kami yang delapan keluarga ini sudah menyelesaikan semuanya. Di sini kami mempertanyakan bagaimana proses pembayaran ganti rugi atas lahan kami,” tegasnya.
Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait tidak mengulur waktu serta segera mencairkan dana ganti rugi atas lahan yang terdampak pembangunan fasilitas publik tersebut. (**Jrp)
