MANADO — Komisi II Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menunjukkan komitmen tinggi dalam mengawal program strategis pemerintah daerah. Bertempat di ruang rapat Komisi II, jajaran pimpinan dan anggota dewan menggelar rapat kerja bersama Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perkebunan Provinsi Sulut, Selasa (27/10/2026).
Agenda ini difokuskan untuk mengevaluasi realisasi program tahun anggaran 2026 sekaligus membedah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut tahun 2027. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Sulut, Inggried JNN Sondakh, didampingi Wakil Ketua Pricylia Rondo, Sekretaris Komisi Dhea Lumenta, serta para anggota dewan yakni Abdul Gani, Jeane Laluyan, dan Melisa Gerungan.
Hadir pula dalam kesempatan itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Sulut Salman Mokoginta, serta Plt Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) yang juga Asisten II Setdaprov Sulut Jemmy Ringkuangan.
Dalam pengantarnya, Ketua Komisi II DPRD Sulut Inggried JNN Sondakh menegaskan pentingnya efektivitas alokasi anggaran guna mendongkrak kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor-sektor penopang ekonomi kerakyatan. Ia berharap pembahasan bersama mitra kerja ini mampu melahirkan rumusan yang optimal bagi kebutuhan riil di lapangan pada tahun anggaran 2027.
“Siapa tahu di sini ada ruang untuk penambahan program di masing-masing dinas,” ujar Legislator Partai Golkar tersebut penuh optimisme.
Selain menyoroti program sektoral, Inggried juga memberikan penjelasan transparan terkait mekanisme penganggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan disalurkan secara bertahap. Kebijakan ini diambil agar alokasi fiskal tetap seimbang dengan porsi pendanaan program-program pembangunan lainnya.
Dinamika rapat kian tajam ketika Sekretaris Komisi II, Dhea Lumenta, mengambil ruang interupsi. Ia melayangkan kritik konstruktif dan menyoroti efektivitas pengelolaan balai serta pelabuhan perikanan di wilayah kepulauan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Dhea mendesak instansi terkait untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut, mengingat kontribusi yang tercatat dinilai masih belum sebanding dengan potensi besar wilayah kepulauan.
“Mengapa demikian?” tanyanya kritis demi mendorong peningkatan kinerja pelayanan dan pendapatan daerah.
Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Perkebunan Sulut, Jemmy Ringkuangan, memaparkan gambaran umum kondisi fiskal Pemprov Sulut tahun 2026 yang sempat menghadapi tantangan evaluasi. Meski demikian, di bawah kepemimpinan Gubernur Sulut Yulius Selvanus, pemerintah terus bergerak taktis.
“Diupayakan Pemerintah Provinsi Sulut di bawah pimpinan Gubernur Sulut Yulius Selvanus, kita melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah. Walau kita mengalami tekanan, tetapi aliran dana di Sulut tetap terjaga,” ungkap Ringkuangan.
Ia juga memastikan bahwa komitmen pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi kerakyatan terus berjalan secara berkesinambungan. Terkait alokasi Belanja Daerah Dinas Perkebunan Sulut yang berada di kisaran Rp18 miliar, Ringkuangan menegaskan bahwa fokus penganggaran dialihkan secara serius ke sektor pertanian dan perkebunan guna meredam gejolak harga pangan di pasaran. Langkah taktis ini turut diperkuat melalui sinergi lintas lembaga.
“Kita juga ada bantuan dari Badan Pangan Nasional dan Bank Indonesia (BI) sehingga operasi program bisa maksimal, termasuk dukungan transformasi pengendalian harga yang sudah terlaksana melalui kerja sama intensif,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut, Salman Mokoginta, memaparkan kesiapan jajarannya dalam merumuskan program kerja tahun 2027. Ia menegaskan bahwa seluruh prioritas program ke depan akan diselaraskan secara ketat dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Utara dalam mewujudkan kemandirian ekonomi maritim yang berkelanjutan.
Melalui sinergi erat antara legislatif dan eksekutif ini, DPRD Sulut optimistis APBD 2027 mampu menjawab tantangan riil masyarakat serta membawa Sulawesi Utara pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin kokoh dan berkeadilan. (Adv/Jrp)
