MANADO — Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara melayangkan teguran sekaligus rekomendasi keras kepada eksekutif terkait carut-marut pengelolaan dan sistem pengawasan di Pelabuhan Manado.
Hal tersebut terungkap dalam rapat evaluasi bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Sulut dan PT Pelindo Regional 4 Manado di Kantor DPRD Sulut, Senin (2/11/2026).
Rapat yang dihadiri oleh Kadis Perhubungan Sulut, Femmy Suluh, serta pejabat Pelindo Regional 4 Manado ini menyoroti polemik penerapan aturan sterilisasi dermaga yang menuai protes luas dari masyarakat sejak diberlakukan pada pertengahan Oktober lalu.
Alih-alih langsung menyetujui aturan pembatasan akses dermaga yang melarang pengantar/penjemput masuk ke zona steril serta menertibkan pedagang asongan, DPRD Sulut memandang persoalan Pelabuhan Manado jauh lebih kompleks dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen bersama jajaran Komisi III, termasuk Amir Liputo, Yongkie Limen, Roy Roring, dan anggota lainnya, menilai bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut harus segera turun tangan mengambil langkah strategis sebelum momentum Natal dan Tahun Baru tiba.
Poin utama keputusan rapat meliputi penundaan kebijakan: sterilisasi dermaga ditunda hingga seluruh pemangku kepentingan duduk bersama mencapai mufakat.
Selanjutnya, audit pungutan: Pemprov Sulut didesak menggandeng pihak berwenang untuk mengaudit berbagai pungutan di pelabuhan yang telah berlangsung sejak 2020, serta sidak lapangan: Komisi III dan anggota dewan dapil Nusa Utara diagendakan segera melakukan sidak langsung guna memantau kondisi riil di lapangan.
Sebagai gerbang laut utama yang melayani berbagai kabupaten dan kota di Sulut, Pelabuhan Manado dinilai harus dikelola dengan tata kelola yang bersih dan berkeadilan.
DPRD mendesak agar Pemprov Sulut segera menertibkan segala bentuk pungutan di area pelabuhan yang menjadi urat nadi perhubungan laut regional.
Pihak legislatif juga meminta seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait untuk menahan diri dan menjaga kondusifitas wilayah pelabuhan, sembari menunggu langkah konkret lanjutan dari Pemprov Sulut dalam waktu dekat.
Diketahui, rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen, didampingi Ketua Komisi 3 Berty Kapojos, anggota DPRD Amir Liputo, Yongkie Limen, Roy Roring, Toni Supit, Nick Lomban, Haslinda Rotinsulu, Norman Luntungan, dan Violeta Kuareh. (Jrp)
