Minut, MANADONEWS.co.id- Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disinyalir menjadi pemicu hingga Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) mendapat opini Tidak Wajar dari BPK, perlu mendapat perhatian serius.
Hal ini sedikitnya menghambat laju perkembangan daerah, yang notabene akibat opini tersebut membuat Kabupaten Minut mengalami pengurangan sejumlah dana kucuran dari pemerintah pusat.
Kepala Inspektorat Minut Umbase Mayuntu juga sangat menyesalkan adanya OPD yang mengakibatkan kondisi tersebut.
“Akibat nila setitik rusak susu sebelanga,” tegas Umbase.
Lanjutnya, OPD tersebut harus mampu mempertanggung jawabkan, kalau perlu konsekuensi harus siap diterima yakni di mutasi atau di copot dari jabatannya.
“Kita sudah ketahui bersama OPD seperti Dinas Pangan menjadi salah satu yang mengakibatkan opini tidak wajar, dan sudah selayaknya mendapat pemeriksaan khusus sehingga dapat dirotasi bila kepala OPD sudah tidak mampu memberikan pertanggungjawaban,” tegas Umbase.
Diketahui, pengelolaan keuangan yang dinilai tidak optimal seperti anggaran Covid-19 yang tak mampu dipertanggung jawabkan menjadi faktor opini tidak wajar dari BPK.
Sementara itu, Kaban BKD Provinsi Sulut Femmy Sulu ketika dikonfirmasi menegaskan
apabila hasil pemeriksaan oleh Tim memberikan rekomendasi atas pelanggaran tersebut, maka dapat diusulkan untuk evaluasi atau diambil tindakan terhadap jabatan tersebut.
” Yang pasti, untuk proses apakah pengantian atau pembebasan dalam jabatan harus dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.”ujar Sulu.(nando)
