Manado – Sistem politik dan pemerintahan demokratis adalah pilihan yang harus dianut oleh bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan oleh founding fathers dalam konstitusi Republik Indonesia.
Menurut Dosen Ilmu Politik Unsrat, Ferry Daud Liando, pilihan terhadap demokrasi karena sistem politik yang lain seperti teokrasi, oligarki dan monarki tidak cocok diterapkan di Indonesia karena karakter bangsa yang berbeda-beda seperti suku, agama dan ras. Sehingga demokrasi adalah pilihan terbaik.
“Meskipun demokrasi adalah pilihan yang tepat, namun belakangan ini ada kecenderungan penerapan demokrasi disalah-gunakan,” jelas Ferry Liando ketika memberikan materi pada kegiatan simposium yang digelar Biro Pemerintahan dan Otda Sekretariat Daerah Provinsi Sulut, Rabu (20/4/2022).
Semua pihak selalu merasa berhak menduduki jabatan-jabatan strategis dengan alasan negara demokratis bahwa setiap warga negara berhak. Padahal, untuk jabatan-jabatan tertentu tidak mungkin harus diisi oleh semua orang.
“Banyak warga negara kerap menghina kewibawaan negara. Penegak hukum kerap sulit bertindak karena pelaku selalu berdalih yang dilakukannya adalah hak asasi di negara demokrasi,” tukas Liando.
Salah satu cara menjaga demokrasi, setiap warga negara tidak cukup jika hanya menuntut hak-hak sebagai warga negara.
“Tetapi ada kewajiban-kewajiban politik juga yang harus dikedepankan yaitu menjaga dan memelihara keutuhan bangsa dan negara,” terang Ferry Liando saat membawakan materi dengan judul ‘Mewujdukan Masyarakat yang Demokratis’.
Kegiatan simposium dibuka Sekda Asiano Gammy Kawatu, didahului laporan Kepala Biro Pemerintahan dan Otda, Weldy Ruddy Poli, SP, MA.
Selain Ferry Liando, narasumber lainnya adalah Ketua FKUB Sulut, Pdt. Lucky Rumopa dan Ketua Pokja 1 PKK, Dr. Preysi Sibi, serta moderetor Inggrid Runtunuwu.
(JerryPalohoon)
