Jakarta, MANADONEWS.CO.ID – Penjabat Bupati Kabupaten Sangihe dr Rinny Tamuntuan menghadiri Rakornas Penanggulangan Bencana (PB) Tahun 2023.
Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kamis (02/03/2023) Pj Bupati Kabupaten Sangihe di dampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Johanis E. H. Pilat, S.Sos, MM.
Di katakan Tamuntuan, ia akan mengikuti Arahan Presiden Jokowi pada Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2023 yang di gelar di Jakarta Internasional Expo itu.
“Kita akan melakukan identifikasi potensi bencana dalam rencana pembangunan dan investasi untuk melakukan pencegahan dan meminimalisir dampak yang mungkin bisa saja terjadi saat bencana,” sebutnya.
Apalagi, kata Rinny Tamuntuan Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat rawan dengan bencana.
“Sehingga memerlukan sinergitas semua pemangku kebijakan dalam upaya penanggulangan ketika terjadi bencana di samping pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe nantinya,” imbuhnya.
Sementara itu sebagaimana di lansir dari setkab.go.id, Presiden Jokowi menyampaikan saat ini semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana.
“Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana,” ujarnya.
Presiden mengungkapkan, frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen dari 1.945 bencana di Tahun 2010 menjadi 3.544 bencana di Tahun
2022 yang meliputi banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi serta bencana alam dan non alam lainnya.
“Oleh sebab itu siaga dan waspada itu menjadi kunci baik tahap pra bencana, pada tahap tanggap darurat, maupun pasca bencana,
semuanya harus di siapkan, semuanya harus di kelola dengan baik,” ujar Presiden mengingatkan.
Presiden menekankan, tahap pra bencana sangat penting untuk memitigasi risiko serta meminimalisir korban dan kerugian akibat bencana.
“Kita ini masih sering sibuk di tahap tanggap darurat pas terjadi bencana, padahal yang namanya pra bencana, tahap pra bencana
itu jauh lebih penting. Bagaimana menyiapkan masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk langkah-langkah antisipasi, itu harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Lebih lanjut, terkait tahapan pra bencana Presiden Jokowi menekankan sejumlah hal. Pertama, yaitu sistem peringatan dini.
“Yang pertama, penting itu peringatan dini. Ini sering masih kita terlambat, peringatan dini,” ujarnya.
Kedua, memberikan edukasi bencana kepada masyarakat, seperti edukasi mengenai upaya yang harus di lakukan jika terjadi bencana gempa bumi atau
adanya potensi letusan gunung berapi.
“Mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan kepada masyarakat itu jauh lebih penting sehingga masyarakat tahu ke mana akan lari, ke mana akan
berlindung,” kata Presiden.
Ketiga, Presiden menekankan mengenai tata ruang dan konstruksi. Ia meminta jajaran terkait terutama dinas pekerjaan umum daerah dan badan perencanaan pembangunan daerah untuk memperhatikan mengenai hal ini.
“Jangan sampai terjadi karena ini selalu berulang, misalnya di Palu, ada satu desa yang atau satu kecamatan yang setiap 20 tahun, setiap 50 tahun selalu berulang gempa ada di situ, tsunami, tanah merekah selalu titiknya sama, tetapi tetap masih di bangun perumahan di situ,” ujarnya.
Presiden juga meminta agar jajaran terkait memperhatikan peta kerawanan bencana dalam memberikan izin pendirian bangunan.
“Kita tuh kan sudah punya peta di mana yang terjadi erupsi gunung berapi, di mana yang sering terjadi gempa, kita tahu semuanya, mestinya mulai di wajibkan agar masyarakat yang mendirikan bangunan itu konstruksinya di arahkan, yaitu konstruksi-konstruksi yang anti gempa,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam acara ini antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (***/RikoTakaonselang)
