Tahuna, MANADONEWS.CO.ID – Nasib para guru di Kabupaten Sangihe bukannya mengalami peningkatan namun terus mengalami penurunan dari segi kesejahteraan.
Kali ini yang menjadi sasaran pemangkasan gaji atau hak menyasar ke guru PAUD yang ada di wilayah Kecamatan Tahuna.
Persoalan pembayaran jasa Tenaga Pendidik (Tendik) di satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kembali mencuat saat salah satu guru PAUD mengeluhkan dan memprotes haknya berupa gaji yang di terimanya mengalami pemotongan yang cukup besar.
Kepada sejumlah awak media, DT guru honorer PAUD di Kelompok Bermain (Kober) Alfa 1 Kelurahan Mahena menuturkan, protes yang selama ini di suarakannya akibat gaji yang biasa di terima sejumlah Rp. 1.250.000,- per bulan, kini berkurang hanya Rp. 800.000,- per bulanmya.
Menurut DT, sepanjang Tahun 2021 – 2022 gaji yang di terimanya sesuai Perbup yang mengatur tentang penghasilan guru honorer, sayangnya, sejak Januari 2023 penghasilannya justru di pangkas.
“2 tahun lalu, gaji saya masih sesuai Perbup, tapi mulai tahun 2023, gaji yang saya terima telah mengalami pemotongan,” Ungkap DT sembari menjelaskan bahwa gaji yang di terimanya sebesar Rp. 1.250.000,- karena dirinya berijazah S1 Pendidikan.
Sedangkan guru berijazah SMA di gaji sebesar Rp. 800.000,- per bulan.
“Itu yang di atur oleh Perbup tapi justru tidak di indahkan oleh Lurah,” kata DT.
Sementara itu, Lurah Mahena, Sherly Lambi ketika di mintai konfirmasi oleh sejumlah wartawan, Senin (07/08/2003) di ruang kerjanya mengakui jika pembayaran gaji Tendik PAUD berijazah S1 saat ini hanya di bayarkan sebesar Rp. 800.000,-.
Ia beralasan, gaji Tendik Tahun 2023 yang di bayarkan tersebut di sesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Dulu, kata Lambi, pembayaran gaji Tendik masih di tangani Dinas Pendidikan tapi sekarang telah di alihkan ke dana kelurahan.
“Dinas punya anggaran besar, kalo di kelurahan menyesuaikan dengan anggaran,” jelas Lambi.
Detil di jelaskan oleh Lurah, tahun – tahun sebelumnya dana kelurahan mencapai 300 juta lebih, sekarang hanya Rp. 228 juta sehingga terjadi penyesuaian gaji Tendik.
“Benar kita cuma bayarkan Rp. 800.000,- untuk semua Tendik. Tidak ada S1 atau SMA, semua kita samakan agar adil. Tidak ada yang namanya Tendik baru atau lama mengabdi, semua di bayarkan sama dan itu sudah sesuai SSH kelurahan dan di kelurahan – kelurahan lain juga begitu,” jelas Lambi.
Sementara itu, Ferdy Sondakh SE ketika di hubungi manadonews mengatakan akan mencari solusi atas pemotongan hak para tendik.
“Sebagai perpanjangan tangan rakyat tentu kami akan menampung keluhan yang ada sembari mencari solusi terbaik dengan membangun komunikasi dengan intansi terkait,” ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sangihe yang saat ini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sangihe.
Terpisah, pemerhati honorer Sangihe, Johan Lukas angkat bicara menanggapi persoalan hak para pendidik tersebut.
Pejuang honorer ini mendesak pihak kelurahan untuk mengembalikan hak (gaji) Tendik seperti sebelumnya.
“Kekurangan anggaran itu selalu jadi alasan klasik. Gaji itu kan so termasuk pembayaran rutin yang so teranggarkan setiap tahunnya dengan jumlah yang sama. Jika ada penyesuaian karena anggaran turun, yah sebaiknya jangan gaji guru yang di potong. Ingat, itu hak orang yang sudah bekerja,” tegas Lukas.
Ia meminta Lurah Mahena untuk bisa memilah kesetaraan pendidikan para Tendik dan di sesuaikan haknya sesuai tingkat pendidikan yang di miliki para Tendik.
“Tolong juga di hargai guru – guru yang berijazah S1, susah payah dorang kuliah dan satu lagi, harus ada penghargaan bagi honorer yang so belasan tahun mengabdi untuk daerah. Masa kerja 16 tahun jangan di samakan dong dengan honorer yang baru mengabdi. Kita akan kawal persoalan ini,” tukas Johan Lukas dengan tegas atas nasib guru di Mahena.
(***/RikoTakaonselang)
