Manadonews.co.id – Orientasi DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masih berlanjut.
Ketua fraksi Partai GOLKAR DPRD Provinsi Sulut Priscila Cindy Wurangian mengungkap materi selanjutnya yang diterima oleh anggota DPRD yakni Sinergi KPK, DPRD dan Pemerintah daerah dalam optimalisasi pencegahan korupsi.
“Tentu ini mendorong transparansi dan akuntabilitas DPRD, berperan sebagai edukasi dan sosialisasi pencegahan korupsi, mendukung penegakan hukum serta menjalankan fungsi pengawasan dengan baik,” ungkap Cindy Kamis, (3/10/2024) di Jakarta.
Menurut Cindy dalam materi yang diterima, DPRD Sulut diberikan gambaran tentang tren Corruption Perception Index (CPI) oleh kedeputian bidang koordinasi bidang supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr. Eli Kusumastuti.
“Corruption Perception Index indonesia tahun 2023 dengan skor 34 dan ada pada peringkat ke 110 dari 180 negara di dunia,” ucap Cindy.
Lanjut Cindy, pada materi tersebut juga pihaknya diberikan pemahaman terkait dengan survei penilaian integritas, yang dilakukan dengan tujuan untuk membantu institusi memetakan risiko korupsi dan mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi.
“Nah, dalam melaksanakan survei penilaian integritas terdapat tiga dimensi pengukuran yakni, internal, eksternal dan eksper yang dilaksanakan oleh direktorat monitoring KPK yang bekerja sama dengan pihak ketiga dengan sejumlah variabel yang diukur,” kata Cindy.
Variabel yang diukur tersebut sebagai berikut:
Transparansi
Pengelolaan SDM
Pengelolaan Anggaran
Integritas Tugas
Trading in influence
Pengelolaan BPJ
Sosialisasi anti korupsi
Tak sampai di situ saja, DPRD Sulut diperkenalkan dengan Index Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi yang mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman yang berhubungan dengan layanan publik dalam hal penyuapan, gratifikasi, pemerasan, nepotisme, dan sembilan nilai anti korupsi. (Tim)
