Manadonews.co.id – Politik uang dan politisasi bantuan sosial alias bansos masih jadi alat ampuh merebut kekuasaan di Indonesia.
Menurut Engelbert Johannes Rohi akrab disapa Jojo Rohi, Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), pembagian bansos harus dihentikan jelang kontestasi politik pemilu dan pilkada.
“Bansos jadi sumber daya negara, secara teoritis harus dihentikan setidaknya 6 bulan jelang pemungutan suara,” kata Jojo Rohi dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Kajian Evaluasi Pemilu dan Pilkada 2024: Tata Kelola Pemilu di Indonesia sebagai Penguatan Kualitas Demokrasi’ di Hotel Grand Puri, Manado, beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan, politisasi bansos oleh penguasa diadopsi dari praktik gentong babi tahun 1800-an di Amerika Serikat.
“Ketika itu daging babi didinginkan dibagikan sebagai bansos dari negara kepada publik, di Indonesia dipraktikan dalam bentuk bansos,” tukas Jojo Rohi.
Diskusi dibuka Kapuslitbangdiklat Bawaslu RI, Roy Maryuna Siagian, didampingi pimpinan Bawaslu Sulut, Erwin Sumampouw.
Diskusi diikuti puluhan peserta dari berbagai kelompok masyarakat, juga menghadirkan narasumber Dekan FISIP Unsrat, Ferry Liando, dan Ketua KPID Sulut, Reidy Sumual. (Jerry)
