Manadonews.co.id – Klaim penurunan jumlah penduduk miskin diragukan anggota DPRD Sulut, Hendry Walukow.
Di lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Sulut 2025-2029 di ruang paripurna DPRD, akhir pekan lalu, Walukow menyuarakan kegelisahannya terkait kondisi sosial yang kian memprihatinkan.
Legislator Demokrat ini, menyoroti klaim penurunan angka kemiskinan oleh pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan.
“Kami melihat langsung di lapangan, katanya angka kemiskinan menurun. Tapi yang terjadi justru ketimpangan sosial semakin lebar. Jadi, kita pakai standar apa sebenarnya,” jelas Henry Walukow.
Walukow juga mempertanyakan ketidakjelasan parameter pemberian bantuan sosial, khususnya penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di sektor pendidikan.
“Setiap sekolah selalu ada SKTM, tapi tidak pernah berkurang jumlahnya tiap tahun. Ini jadi pertanyaan besar. Apa standarisasi yang digunakan? Dinas sosial harus transparan dan punya ukuran yang jelas,” tegasnya. (**/Jrp)
