Manado, MN – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud kembali terseret dalam pusaran dugaan skandal korupsi.
Kali ini, laporan serius datang dari Perkumpulan LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) yang secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi masif dan terstruktur ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) pada Senin, 5 Agustus 2025.
Dalam siaran persnya, Ketua Harian DPP INAKOR, Rolly Wenas, menyebut ada indikasi kuat bahwa skema korupsi yang terjadi bukan perbuatan individu, melainkan dilakukan secara sistematis oleh pejabat puncak di Pemkab Talaud.
“Kami mendapati dugaan korupsi yang sangat serius. Bukan hanya soal administrasi, ini sudah mengarah pada kejahatan terorganisir yang melibatkan Bupati, TAPD, hingga Kepala BPKAD,” tegas Rolly.
Modus Jahat dalam APBD
INAKOR mendasarkan laporannya pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut, yang menyebutkan adanya penyimpangan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2024. Temuan itu antara lain:
- Penyusunan target pendapatan yang tidak realistis
- Penyalahgunaan dana earmark untuk belanja tidak sesuai peruntukan
- Gagal bayar proyek infrastruktur kepada PT. MAP
- Utang belanja yang tidak diakui dalam laporan keuangan
- Dugaan penahanan dana pembayaran pihak ketiga oleh Bendahara Umum Daerah
“Ada indikasi bahwa ruang fiskal fiktif sengaja diciptakan untuk memberi celah manipulasi. Ini pola korupsi kelas berat,” ungkap Rolly.
Langgar UU Tipikor, Potensi Kerugian Miliaran
Atas dasar tersebut, INAKOR menyatakan bahwa dugaan korupsi ini melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Ini bukan sekadar kelalaian, ini pelanggaran hukum yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan niat jahat. Kerugian negara bisa mencapai miliaran rupiah,” katanya.
Desak Kejati Sulut Tangkap Otak Skandal
INAKOR mendesak Kejaksaan Tinggi Sulut untuk tidak ragu memanggil dan memeriksa seluruh pejabat yang diduga terlibat, termasuk Bupati dan unsur TAPD.
“Kami tidak akan berhenti sampai para pelaku ini diproses hukum. Korupsi semacam ini adalah kejahatan terhadap rakyat,” tegas Rolly.
Ia juga meminta Kejati tak terpengaruh tekanan politik atau kepentingan elit lokal. “Jika Kejati Sulut diam, maka institusi ini patut dipertanyakan integritasnya,” serunya lantang.
Upaya Konfirmasi
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Talaud, termasuk Bupati dan Kepala BPKAD, belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan singkat belum dijawab.
Namun, sumber internal Pemkab yang enggan disebutkan namanya menyebut, “Kami sudah mendengar laporan itu, dan beberapa bagian memang menjadi perhatian. Tapi untuk tuduhan sistematis, saya kira terlalu jauh.”(tim)
Catatan Redaksi:
Berita ini akan terus diperbarui seiring perkembangan proses hukum di Kejati Sulut. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan INAKOR.
