MANADO,MANADONEWS.CO.ID- Dua satuan jajaran Kodam XIII/Merdeka menerima Tim Penilai Reformasi Birokrasi (RB) dari Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) yang dipimpin oleh Waasrena Kasad Brigjen TNI Toar Pioh, Rabu (27/8/2025).
Terlebih dahulu Tim Penilai Reformasi Birokrasi mengunjungi Markas Peralatan Daerah Militer (Paldam) XIII/Merdeka, Kota Manado, Sulawesi Utara. Tim penilaian disambut langsung oleh Kapaldam XIII/Merdeka Kolonel Cpl Edwin Mufiandi, Aslog Kasdam XIII/Merdeka Kolonel Arh Sri Rusyono, Wakapaldam XIII/Merdeka Letkol Cpl Ranto Marudut Nainggolan dan Waasrendam XIII/Merdeka Letkol Czi Dirjakiat Mudzakir.
Kapaldam XIII/Merdeka Kolonel Cpl Edwin Mufiandi menyambut baik kunjungan dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran tim penilaian reformasi birokrasi TNI AD di Paldam XIII/Merdeka.
Program reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat menjawab tantangan birokrasi masa depan sehingga tujuan pokok organisasi TNI-AD dapat dicapai secara efektif dan efisien.
“Saya berharap kehadiran Tim Penilai dari Mabesad kali ini, dapat memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Kodam XIII/Merdeka guna mendukung terciptanya kualitas kinerja organisasi dan mendorong terealisasinya program kerja yang tepat waktu dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Sementara itu, Pabandya RB Srenaad Letkol Cba Firmansyah mengatakan bahwa reformasi birokrasi yang dilaksanakan di Kodam XIII/Merdeka, seharusnya dilaksanakan di seluruh unit kerja Kodam, bukan hanya di Kodam sebagai Kotama (Komando Utama), karena Kodam sendiri adalah sebuah Komando Utama yang meliputi berbagai unit kerja di dalamnya. Ini penting agar reformasi birokrasi dapat dirasakan dampaknya secara menyeluruh dan sistematis di seluruh tatanan Kodam, dari tingkat pimpinan hingga staf dan kesatuan-kesatuan di dalamnya. Tujuannya untuk memastikan apa yang kita laksanakan itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau ketentuan yang ada.
“Terkait pelaksanaan survei yang kami laksanakan ini adalah survei eksternal, itu kita untuk melihat dari persepsi anti korupsi terus kemudian survei pelayanan publik. Maksudnya supaya apa yang sudah dilaksanakan oleh Paldam itu tidak keluar dari norma artinya Paldam sebagai bagian dari Kodam XIII/Merdeka itu dia memberikan salah satu jenis layanannya itu sudah sesuai dengan norma dan apa yang diberikan itu, kita sudah laksanakan survei, itu secara umum didapat Paldam sudah melaksanakan benar-benar tugasnya sesuai dengan ketentuan.
Dia menambahkan bahwa reformasi birokrasi yang dilaksanakan di TNI Angkatan Darat itu cenderung untuk memperbaiki berbagai aspek pelayanan dan kinerja organisasi, seperti tata kelola yang lebih baik, perubahan pola pikir (mindset), dan budaya kerja yang lebih positif dan profesional.
“Yang paling utama adalah komitmen dari pimpinan artinya yang paling utama dari pelaksanaan atau penyelenggaraan reformasi birokrasi itu sendiri adalah komitmen dari pimpinan untuk memberikan, menyampaikan atau menularkan visinya kepada seluruh prajuritnya itu dapat melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan yang menjadi misi atau tujuan dari pemimpin itu sendiri itu bisa diikuti sesuai dengan koridornya,” pungkas Letkol Cba Firmansyah.
Usai melakukan penilaian serta evaluasi, tim penilaian reformasi birokrasi TNI AD menuju Markas Kompi Kavaleri (Kikav) 10/Manguni Setia Cakti yang berada di Desa Wori, Kabupaten Minahasa Utara dan disambut oleh Dankikav 10/MSC Kapten Kav Frans Tambaraja Purba didampingi Danton 2 Kikav 10/MSC Letda Kav Anwar. (Regwilnnlhy)
