Manadonews.co.id – Antrean truk mengisi BBM subsidi jenis solar di banyak SPBU di Sulawesi Utara merupakan salah satu indikator kegagalan sistem pengawasan.
Pimpinan Pertamina di Sulut dianggap salah satu pihak yang bertanggung jawab karena tak mampu menjamin ketersediaan BBM solar kepada masyarakat yang berhak.
Juru Bicara Aliansi Sopir Dumptruck, William Luntungan, mengatakan pimpinan Pertamina yang membidangi wilayah Sulut belum menunjukkan fungsi dan kinerja baik.
“Itu artinya gagal sebagai pimpinan,” tegas William kepada wartawan di Manado, Rabu (1/10/2025).
Menurutnya, di seluruh wilayah Indonesia, hanya SPBU di Sulut yang terlihat antrian solar panjang.
Parahnya, kata William, masalah ini sudah berlangsung sangat lama tanpa solusi.
“Jadi program dari pimpinan Pertamina hanya sebatas ‘omon-omon’ saja,” tegasnya.
Diketahui, Senin (29/9/2025) lalu, ratusan sopir dumtruck melakukan aksi demostrasi di kantor gubernur dan sekretariat DPRD Sulut.
DPRD Sulut telah menindaklanjuti aspirasi melalui rekomendasi yang telah ditandatangani dalam rapat umum lintas komisi DPRD Sulut:
– Pertamina Sulawesi Utara harus menyelesaikan masalah barcode dengan menyediakan booth pengaduan dan penyelesaian masalah selama 2 hari untuk masalah barcode di luar blokir dan minimal 3 hari serta maksimal 5 hari untuk masalah barcode terblokir
– Pertamina harus segera mengatasi masalah antrean dalam 3 hari ke depan dan harus ditinjau berkala setiap bulannya
– Pertamina bersama biro ekonomi untuk menghitung kembali kuota BBM subsidi (solar) berdasarkan kebutuhan real daerah provinsi Sulawesi Utara dan untuk mengurai kemacetan pendistribusian kuota ke SPBU harus dengan parameter yang jelas dan transparan
– Tim gabungan yang telah dibentuk untuk pengawasan subsidi oleh pemerintah bisa dipertajam dengan sub tim pengawasan solar, di mana adanya tim lintas instansi (DPRD, Pertamina, Hiswana, Polda, TNI, Pemprov) untuk mengawal distribusi solar dan mencegah penyimpangan di lapangan
– Transparansi data distribusi, Pertamina diminta membuka data alokasi, realisasi distribusi per SPBU, dan kuota harian kepada DPRD secara rutin
– Penegakan hukum, Polda diminta menindak tegas penimbunan dan penyalagunaan solar, TNI membantu pengamanan di titik rawan
– Prioritas sektor kritis, penyaluran solar subsidi difokuskan untuk transportasi umum, pertanian, perikanan dan logistik kebutuhan pokok
(Jrp)
