MANADO — Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dipenuhi atmosfer positif pada Selasa (2/6/2026).
Agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 berbuah manis dengan diumumkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Pemprov Sulut.
Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Silangen, yang memimpin jalannya rapat paripurna, langsung melayangkan apresiasi tinggi kepada jajaran Pemerintah Provinsi Sulut atas kerja keras mereka mempertahankan opini WTP hingga belasan kali.
“Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan selamat atas capaian luar biasa yang diraih Pemerintah Provinsi Sulut,” ungkap Fransiscus di hadapan forum.
Menurut Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Achmad Anang Hernady, mandat konstitusional BPK dalam memeriksa laporan keuangan ditujukan untuk memastikan transparansi.
Keberhasilan Pemprov Sulut meraih WTP ke-12 kalinya ini menjadi bukti sinergi yang baik antara pihak eksekutif dalam menyusun laporan keuangan, serta legislatif dalam fungsi pengawasan.
Melalui momentum paripurna ini, DPRD Sulut berharap tata kelola keuangan yang transparan ini berdampak langsung pada efektivitas pembangunan di Sulawesi Utara.
Rapat paripurna dihadiri langsung Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay. (Jrp)
