MANADO — DPRD Sulut melayangkan peringatan keras terkait rasionalisasi anggaran pada sektor penanggulangan bencana dan operasional kerja Pemprov.
Legislator DPRD Sulut Amir Liputo membeberkan kejanggalan pemangkasan dana BPBD dari Rp300 juta menjadi Rp207 juta di TA 2027, padahal potensi bencana seperti karhutla di Minahasa Tenggara tergolong sangat tinggi.
Senada, Nick Lomban meminta adanya penguatan dana operasional respons cepat BPBD sesuai amanat Perda.
DPRD Sulut juga menyenggol kondisi prihatin di Biro Pembangunan dan Barjas, di mana fasilitas komputer pendukung pelaporan APBD/APBN mengalami rusak parah sehingga pegawai terpaksa meminjam unit kerja.
Pembahasan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2027 antara Banggar DPRD Sulut dan TAPD Pemprov Sulut, Jumat (7/8/2026), berlangsung dinamis.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Silangen, dihadiri langsung Sekprov yang juga Ketua TAPD Pemprov Sulut, Tahlis Gallang. (Jrp)
