MANADO,MANADONEWS.CO.ID- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) melalui Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan. Kegiatan yang membahas pemenuhan hak tertentu untuk kesejahteraan Veteran Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026 ini berlangsung di Hotel Aston, Kota Manado, Sulawesi Utara, Selasa (27/10/2026).
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Kolonel Laut Cahyo Wibowo, Kepala Bacadnas Kemhan RI Letjen TNI Gabriel Lema menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan wujud nyata darma bakti negara dalam meneruskan perjuangan mulia para patriot bangsa. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan menjadi bukti penghormatan negara kepada warga negara yang telah bertaruh nyawa membela kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Pertemuan ini adalah ‘perekat’ sinergi untuk memastikan bahwa hak-hak veteran, mulai dari Tanda Kehormatan hingga kesejahteraan mereka, tetap menjadi prioritas utama,” ujar Gabriel Lema dalam sambutan tertulisnya.
Ia menjelaskan, sejalan dengan amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012, negara menempatkan dukungan terhadap Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) sebagai kewajiban moral dan hukum yang fundamental. Oleh karena itu, keberlangsungan gerak organisasi LVRI harus tetap terjaga di tengah proses transformasi struktural yang sedang berjalan.
Penataan organisasi melalui likuidasi Badan Pembinaan Administrasi Veteran dan Cadangan Kodam (Babinminvetcaddam) berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 1 Tahun 2026 dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi di tingkat kewilayahan. Melalui kebijakan ini, bantuan dan dorongan pemerintah kepada LVRI diharapkan dapat tersalurkan dengan lebih responsif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Sebagai konsekuensinya, tugas pencatatan dan pendataan veteran di tingkat daerah kini dialihkan secara berjenjang. Pelaksanaan administrasi dilaksanakan oleh Staf Personel Kodam (Spersdam/Pabandya Sahlurvetcad) di tingkat Kodam sebagai Tim Penyaringan Tingkat I (TP I), dan Perwira Seksi Personel Kodim (Pasipers Kodim) di tingkat kabupaten/kota sebagai Tim Penyaringan Tingkat II (TP II). Selanjutnya, data akan diverifikasi akhir oleh Tim Penyaringan Pusat (TPP) di bawah Pusat Veteran (Pusvet) Bacadnas sebelum ditetapkan secara sah oleh Presiden.
Kepala Bacadnas mengingatkan bahwa ketelitian dalam verifikasi data Calon Veteran (Cavet) adalah kunci utama. Mengingat regulasi yang berlaku menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi siapapun yang memberikan keterangan tidak benar demi mendapatkan Tanda Kehormatan Veteran.
Ruang lingkup kesejahteraan yang dikawal dalam rakor ini mencakup Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan, jaminan kesehatan, hingga bantuan teknis. Pihak Bacadnas Kemhan RI mengapresiasi kehadiran perwakilan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, LVRI, hingga PT Taspen yang memegang peran krusial dalam mekanisme pembayaran serta dukungan hak-hak veteran tersebut.
Di akhir acara, Kepala Bacadnas Kemhan RI menyampaikan apresiasi atas kesungguhan serta semangat yang ditunjukkan oleh seluruh peserta rakor dari awal hingga akhir kegiatan.
“Tugas administrasi dan verifikasi data yang kita lakukan bukan sekadar pekerjaan teknis, melainkan bentuk pengabdian kepada mereka yang telah berperan aktif dalam peperangan membela kedaulatan NKRI serta misi perdamaian dunia di bawah mandat PBB. Semoga niat tulus kita memberikan hak-hak terbaik bagi para patriot bangsa senantiasa mendapatkan rahmat dan perlindungan-Nya,” pungkasnya. (Regina.TS)
