MANADO, MANADONEWS – Dibukanya jalur pelayaran Kapal Roll On Roll Of (RoRo) MV Super Shuttle Roro 12 rute Davao (Filipina) – Bitung (Indonesia) mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan. Namun kelancarannya sangat tergantung dengan situasi keamanan laut.
Hal itu dikatakan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam kegiatan Maritime Security Desktop Exercise (MSDE) ke-8 yang diadakan di Hotel Aryaduta Manado, Senin (8/5/2017) pagi.
“Jalur pelayaran Davao ke Bitung sudah dibuka. Kami berharap Bakamla dapat terus menjaga keamanan laut untuk kelancaran pelayaran,” katanya.
Menurut gubernur, pentingnya peranan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dalam menjaga keamanan laut disebabkan karakteristik wilayah Sulut yang sangat rentan terhadap berbagai tindak kejahatan di laut, seperti penyelundupan, perdagangan manusia, peredaran narkoba.
“Kontribusi Bakamla RI sebagai penjaga lautan nusantara sangat penting sehingga kemampuannya perlu dikembangkan agar dapat mengikuti dinamika yang terjadi di lapangan,” imbuhnya.
Terkait dipilihnya Sulut sebagai tempat pelaksanaan MSDE ke-8, dikatakan gubernur sebagai kebanggaan bagi masyarakat Sulut. Kepercayaan itu akan dijawab dengan dukungan yang optimal dari pemerintah daerah bagi suksesnya kegiatan tersebut.
“Kegiatan ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan Sulut ke depan, khususnya dalam aspek kedaulatan maritim di wilayah Sulawesi Utara,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Ari Soedewo, SE, MH menyampaikan data world drugs report 2016 dari United Nation Office On Drugs and Crime (UNODC) yang menunjukkan peningkatan peredaran narkoba melalui jalur laut yang disebut shouthern route.
Oleh karenanya, melalui kegiatan MSDE ke-8 ini, Soedewo mengharapkan adanya satu formulasi kerjasama teknis operasional berdasarkan ketentuan hukum internasional guna menanggulangi permasalahan tersebut.
“Apabila memungkinkan, formulasi yang dihasilkan dalam kegiatan ini diharapkan dapat diangkat sebagai sebuah best practices penanggulangan peredaran narkoba melaui laut ke tingkat kawasan Asia Pasifik,” katanya.
Seperti diketahui, setelah delapan tahun dilaksanakannya MSDE, terdapat peningkatan terhadap pemahaman hukum laut internasional secara regional. Hal ini dapat dilihat dari pencegahan secara regional dan aktivitas penegakan hukum di laut yang jauh lebih baik dari sebelumnya
Adapun pertemuan multilateral ini dihadiri pula oleh Prof. Stuart Kaye dan Dr. Chris Rahman dari The Australian National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS), Deputy Commisioner Of ABF Michael Outram, Kepala Bakamla RI Zona Maritim Tengah Brigjen Pol. Drs. Bastomy Sanap, SH, MBA, M.Hum dan pejabat lainnya.
