“Hati – hati penyalahgunaan ADD, karena dampaknya akan bermasalah hukum,” ujar Kandouw dalam sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa tahun 2018, yang berlangsung di gedung olahraga Tondano, Senin (26/2).
Dikatakannya ada anggaran desa kurang lebih 277 milyar bagi pemerintah desa di Minahasa.
“Jangan sampai terkena operasi tangkap tangan baik dari pihak KPK maupun tim Saber Pungli juga aparat hukum lainnya, karena akibatnya merugikan diri sendiri juga keluarga maupun masyarakat. Dari data KPK, 80 persen penyalahgunaan ADD adalah dari laporan masyarakat, 10 persen laporan LSM sedangkan 10 persen secara langsung,” paparnya.
Hadir dalam pula dalam sosialisasi ini,Kepala Dinas PMD Prov. Sulawesi Utara Drs. Royke Mewoh, DEA, Sekretaris Daerah Kab. Minahasa Jeffry Korengkeng, SH, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Denny Mangala, M.Si, Feleps Wuisan, ST(narasumber), Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Minahasa Drs. Oswald Kanter, Jajaran Pemerintah Kab. Minahasa, Camat, Lurah, Hukumtua se Kab. Minahasa.
Yunita
