TONDANO, MANADONEWS – Penjabat Bupati Minahasa, Drs Royke Mewoh, DEA didampingi Sekda Minahasa, Jeffry Korengkeng, SH, M.Si , Senin (02/04) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 kepada badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut).
Penyerahan LKPD seluruh Kepala daerah di Kabupaten/Kota yang dilakukan bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE itu, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima dan penyerahan buku LKPD kepada Kepala BPK RI perwakilan Sulawesi Utara Tangga Muliaman Purba.
Dikatakan Purba, penyerahan LKPD tepat waktu sesuai ketentuan Pasal 56 ayat 3 UU nomor 1 tahun 2004.
“Perbendaharaan Negara yang menyebutkan Laporan keuangan disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ungkapnya.
Sementara Gubernur Sulut berharap, lewat penyerahan LKPD ini, seluruh Kepala Daerah yang wilayahnya belum memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa segera maeraihnya.
“Seluruh Kabupaten/kota dapat menjalankan tugas dengan baik. Dan Kepala BPK RI agar dapat menegur jika ada yang salah. Hal ini agar dapat diperbaiki segala kekurangan – kekurangan yang ada,” tutur Gubernur.
Penjabat Bupati Minahasa Drs Royke Mewoh, DEA mengatakan apa yang dilakukan sesuai yang diamanatkan Undang-undang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“LKPD yang dimasukan tentunya setelah direview Inspektorat, karena amanat peraturan perundang-undangan memang demikian,” ungkap Mewoh.
Secara rinci, Bupati mengatakan, LKPD yang disampaikan itu diantaranya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
“Ada beberapa item yang kami laporkan dalam LKPD itu. Tentunya juga disertai hasil review Inspektorat, surat pernyataan Kepala Daerah dan juga lampiran LKPD tersebut,” tutur Bupati sembari mengatakan Pemkab Minahasa tentunya akan terus berkomitmen dan berupaya memperbaiki jika ada kekurangan.
“Hal ini dimaksudkan agar dapat menghasilkan LKPD lebih baik. Harapan kami BPK RI Perwakilan Sulut dapat memberikan bimbingan, arahan serta masukan terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik sumber daya manusianya, sistem laporannya maupun pengelolaan keuangan, sehingga ke depan semakin baik lagi,” kuncinya.
Turut hadir, Assisten 1 Pemkab Minahasa Drs Denny Mangala, Kadis Keuangan Dra Ria Suwarno, Kepala Ispektorat Minahasa Frits Muntu, Kabag Humas Pemkab Minahasa Moudy Pangerapan dan staf.
Yunita
