JAKARTA,MANADONEWS-Sehubungan dengan adanya informasi terkait rencana mogok kerja sebagai bentuk aksi protes kepada pemerintah, Pengurus Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Serikat Karyawan Garuda (SEKARGA) yang tergabung dalam
Sekretariat Bersama Serikat karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, akhirnya menerbitkan siaran pers, Jumat (1/6/2018).
Adapun siaran pers yang ditanda tangani oleh ketua Harian SEKARGA Tomy Tampatty ini antara lain memuat lima pernyataan sikap yakni.
1.Rencana Mogok adalah upaya terakhir kami agar pemerintah mau berperan aktif membantu menyelematkan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk karena kami sudah mencoba memberikan
masukan kepada Menteri BUMN sejak tahun 2017 tetapi tidak mendapa Respon yang diharapkan.
2. Rencana Mogok ini sebenarnya merupakan bukti kecintaan kami kepada Garuda Indonesia agar permasalahan MISMANAGEMENT
yang terjadi di tubuh Garuda Indonesia dapat diselesaikan oleh
Pemerintah sehingga Garuda Indonesia tetap dapat membawa
konsumen Terbang Tinggi membawa bendera Bangsa.
3.Kepada Mayarakat Indonesia kami memohon maaf yang sebesar besarnya atas rencana pelaksanaan mogok yang akan dilakukan karena
pelaksanaan mogok yang akan pada saat ini PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk yang merupakan Perusahaan Publik sedang mengalami penurunan kinerja
di berbagai lini. Bahwa penurunan Harga saham GIAA yang terjadi terus menerus sampai dengan penutupan hari Kamis(31/5/2018)
pada harga Rp 254 per lembar, dibandingkan pada saat IPO harga saham Rp. 750 per lembar. Kondisi ini sangat merugikan Perusahaan
dan juga masyarakat luas, serta terjadi pengurangan pelayanan terhadap konsumen di berbagai lini, dimana ini merupakan beberapa indikator dari terjadinya degradasi kinerja tersebut.
4.Rencana Mogok tersebut nantinya akan kami beritahu ke Publik paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum mogok dilakukan. Sesuai dengan konferensi pers terakhir pada tanggal 2 mei
2018, disampaikan bahwa kami akan menunggu respon dari Pemerintah dalam waktu 30
(tiga puluh) hari kerja kedepan. Keputusan tersebut diambil karena kami sudah menghitung dan mempertimbangkan dengan sangat cermat bahwa jika keputusan mogok harus di ambil, maka kegiatan tersebut pasti tidak bertepatan dengan momen krusial para konsumen.
5. Kami bersyukur bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sudah melakukan pertemuan dengan Menko Maritim Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan beliau akan segera mencari solusi terbaik terkait permasalahan ini. Besar harapan Kami Bapak Menko Maritim dapat membantu menyelesaikan masalah ini sehingga Mogok Kerja tidak perlu kami lakukan.(Nando)
