Wagub Sulut Steven Kandouw
SULUT,MANADONEWS,-.Ada hal menarik disaat Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw membuka kegiatan Penilaian Verifikasi Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) di Provinsi Sulut, yang bertempat di Hotel Aston Manado, Kamis (11/10/2018) pagi.
Yakni, pada kesempatan tersebut selain mengapresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang jauh- jauh memberikan pendampingan. Dirinya pun menegaskan kepada pihak SKPD agar jangan hanya bekerja dengan menggunakan prinsip asal bapak senang.
“Jangan hanya bekerja dengan menggunakan prinsip asal bapak senang dan yang penting sudah ada kegiatannya. Jika penyusunan KUA – PPAS paling kencang dia datang, padahal tujuannya tidak jelas apalagi penyusunan paling banyak anggaran dipergunakan untuk belanja modal. dan itu terjadi di kabupaten kota sampai provinsi,” tegasnya.
Oleh karena itu, Wagub Sulut menambahkan agar kita harus in work looking dengan keadaan ini. Apalagi hanya Kota Manado mendapat nilai BB, ada 4 Provinsi dapat B, C ada 6, sedangkan 10 kabupaten/kota lainnya mendapatkan nilai CC, 4 kabupaten/kota mendapat nilai B.
“Sekarang saya baru tahu yang nilai CC , BB dan B dari kementerian itu apa. Ini memalukan bagi kita semua, seharusnya kita sadar bahwa jabatan adalah amanah karena saya tahu betul kondisi daerah khusus provinsi, saya tahu dari 42 SKPD, berapa yang punya out come dan out put yang jelas,” ungkapnya.
Lanjut Wagub, jika dilihat dari indikator makro maka sulut terus bergerak maju dan menuai beberapa capaian progresif antara lain ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sejak 2015 berada di titik 6,12% pada 2017 naik menjadi 6,32% dimana angka ini melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,07%. Namun dari segi administrasi pemerintahan harus diakui masih pada posisi stagnan termasuk Sakip dan RB masih sangat perlu penguatan dilihat dari hasil capaian saat ini.
Lebih jauh Wagub mengatakan, pertumbuhan ekonomi ada 3 faktor yaitu eksport, investasi dan belanja pemerintah. Kalau eksport kita seperti pala, kopra kian menurun sehingga jangan berharap lebih. Mudah-mudahan dengan rupiah anjlok investasi bisa naik.
“Persoalan belanja pemerintah jika digabung dengan kabupaten/kota berkisar 20 triliun, ini yang menjadi faktor yang krusial untuk pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ini akan jelas kickback nya dan outcome jelas kalau akuntabilitas kinerja instansi pemerintahannya baik alias nilainya A ini baru efektif,” jelas Wagub.
Untuk itu saya mau usul kepada bapak
Dirinya pun mengusulkan kepada Gubernur agar supaya dari Kementerian bisa memberi tahu penilaiannya terkait siapa-siapa out put dan out come yang jelas SKPD nya supaya penilaiannya betul betul married sistem.
“Siapa yang jelas itu yang dipakai, sedangkan yang tidak jelas keluar karena banyak yang antri. Supaya betul-betul adil benang merah dengan married sistem sesuai dengan reformasi birokrasi “, tegas Wagub Kandouw.
Wagub Kandouw juga menitip pesan kepada Kementerian kalau ada rapat koordinasi di pusat jangan Nomenklatur diganti- ganti karena merepotkan daerah. Contohnya biro perbatasan 2 tahun lalu dibubarkan, tahun lalu di bentuk lagi ini membuat bingung daerah belum lagi kewenangan-kewenangan lainnya.
“Mewakili Bapak Gubernur, saya minta ikutilah kegiatan ini dengan baik. Untuk yang dari Provinsi saya perintahkan datang dan tidak ada diwakili, karena ini bagian memperlihatkan integritas dari kita untuk naik supaya jadi A dan ini berlaku untuk semua,” pungkasnya.
(stvn)
