Erny Tumundo
SULUT,MANADONEWS,-.Menindaklanjuti keluarnya surat Menteri Ketenagakerjaan RI no.B.240/M-NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 terkait Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditujukan ke Gubernur se-Indonesia perihal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018.
Maka pada hari Jumat 19 Oktober besok akan ada rapat Dewan Pengupahan Provinsi. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut, Erny Tumundo, Kamis (18/10) sore.
“Selain itu, saat ini juga kami sementara membahas draft keputusan Gubernur tentang UMP,” ujarnya.
Lanjut Tumundo, penetapan UMP 2019 oleh gubernur dimintakan sesuai dengan PP.78 Tahun 2015 tentang pengupahan serta memperhatikan juga rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Nantinya. UMP Tahun 2019 ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur secara serentak tanggal 1 November 2018.
“Terkait dengan UMK ditetapkan dan diumumkan selambat lambatnya tanggal 21 November 2018, dan untuk 15 Kabupaten dan Kota di Sulut, baru Kota Manado yang Sudah memiliki UMK,” bebernya.
UMP dan UMK ditetapkan oleh gubernur dan berlaku 1 Januari 2019. Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (Pertumbuhan Produk Domestik Bruto) yang akan digunakan untuk menghitung UMP Tahun 2019 bersumber dari Badan Pusat Statistik RI.
Dimana, berdasarkan Surat dari BPS RI No.B-218/BPS/1000/10/2018 tanggal 4 Oktober 2018 bahwa inflasi Nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional, yakni Inflasi Nasional sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) sebesar 5,15 persen.
Dengan demikian Kenaikan UMP dan atau UMK Tahun 2019 yaitu 8,03 persen, dan untuk informasi bahwa pengupahan diatur dalam UU.No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan PP.No.78 Tahun 2015,” jelas Tumundo.
“Penetapan UMP menggunakan formula perhitungan Upah Minimum merupakan program strategis nasional yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV,” tutupnya.
(stvn)
