RANAI, MANADONEWS – Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kepulauan Natuna menjadi penegasan bahwa kepulauan tersebut merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia (RI). Kehadiran Jokowi juga sekaligus untuk memimpin rapat terbatas di atas KRI Imam Bonjol 383 berlayar di perairan Pulau Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (23/6) siang.
Presiden Jokowi pun meminta agar ekonomi di Pulau Natuna dikembangkan, terutama yang terkait dengan perikanan dan migas.
Senada dengan itu, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan yang juga turut hadir di atas KRI Imam Bonjol, saat ditanya wartawan mengenai arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas, mengatakan “Masalah ekonomi dan masalah kedaulatan, itu saja. Jadi tadi saya pikir kita tidak ingin ada (yang) menganggu stabilitas keamanan di kawasan.”
Sebelumnya Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi selalu menekankan, pertama yang menjadi prioritas adalah perkembangan wilayah terluar harus diperhatikan. Kedua adalah mengenai kedaulatan dan hak berdaulat harus terus terpelihara dan terjaga. “Kali ini, perhatian Presiden ada di Pulau Natuna sebagai salah satu wilayah atau pulau terluar Indonesia,” ujarnya.
Setelah mendengarkan paparan dari semua menteri, lanjut Menlu Retno, Presiden meminta agar perkembangan ekonomi di wilayah Kepulauan Natuna dan sekitarnya dikembangkan, terutama untuk dua, yaitu perikanan dan migas.
“Saya sudah bicara dengan Pak Menteri ESDM dan diperoleh informasi bahwa di perairan sekitar Natuna terdapat sekitar 16 blok untuk migas, dimana 5 blok sudah berproduksi dan 11 blok sedang bereksplorasi. Sementara itu, Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) tadi juga menyampaikan mengenai pengembangan sektor perikanan terutama pembangunan sentra kelautan dan perikanan secara terpadu,” ungkap Menlu Retno.
Selain perkembangan ekonomi, di bidang perikanan dan migas, menurut Menlu, Panglima TNI menyampaikan mengenai rencana pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya. “Itulah yang dibahas dalam ratas tadi,” sambungnya.
Adapun Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan menambahkan, penyelenggaraan rapat terbatas di perairan Natuna selain karena Presiden Jokowi belum pernah berkunjung ke Natuna, juga sekaligus untuk melihat alutsista yang ada.
“Sekaligus juga menyangkut masalah, memang sudah ada pikiran Presiden, untuk mengalihkan hampir 6.000 kapal nelayan yang ada di dekat Jawa yang sudah crowded untuk bisa juga main di sini, yang di sini daripada orang lain yang main di sini,” kata Luhut.
Menlu Retno Marsudi mengemukakan, ini bukan pertama kalinya Presiden melakukan rapat di lapangan atau tidak di Jakarta. “Di Borobudur, di Toba (juga pernah),” ujarnya.
Adapun arahan Presiden di awal pemerintahannya untuk memberikan perhatian kepada pulau-pulau terluar Indonesia, mengembangkan ekonominya, dan menjaga kedaulatannya dan hak-hak berdaulatnya, menurut Menlu, merupakan suatu turunan dari kebijakan yang sejak awal sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi.
Menlu menjelaskan, Presiden Jokowi sudah melakukan kunjungan ke berbagai pulau terluar di berbagai pulau terluar di perbatasan Indonesia. Namun diakui Menlu sebagaimana disampaikan Menko Polhukam ini pertama kalinya Presiden berkunjung ke Natuna.
[Setkab]
