BANDUNG, MANADONEWS – Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penandatanganan sekitar 1300 kontrak kerja proyek nasional tahun anggaran 2020, Rabu (20/1), bertempat di Kabupaten Bandung Jawa Barat.
Penandatanganan bersamaan dengan peresmian terowongan Nanjung oleh Presiden RI Joko Widodo, mendapat apresiasi langsung dari Presiden.
Membawakan sambutan, Presiden menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas apa yang sudah dilakukan Kementerian PUPR.
” Artinya anggaran modal yang ada di Kementerian PU bisa dilaksanakan programnya dalam awal-awal tahun ini,” kata Presiden.
Kementerian PUPR telah melakukan lelang pengerjaan dini sejak awal November 2019 lalu. Langkah tersebut ditempuh kementerian sebagai upaya mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur tahun 2020 ini yang dapat dimulai dengan segera di awal tahun anggaran.
“Lelang itu lakukanlah seawal-awalnya, sedini mungkin, sehingga di awal Januari sudah bisa langsung kerja di lapangan. Akhirnya nanti akan kita dapatkan kualitas konstruksi bangunan yang baik. Tidak kita kejar-kejaran di akhir tahun. Ini yang sudah berjalan sangat lama dan ingin kita hilangkan,” kata Presiden.
Untuk diketahui, Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR tahun 2020 tercatat mencapai Rp120 triliun. Kepala Negara mengatakan bahwa Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian dengan anggaran terbesar di mana anggaran yang ada tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur Indonesia secara merata.
“Itu memang dipakai untuk pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” kata Presiden.
Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo selalu menyerukan agar proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan sedini mungkin dengan perencanaan waktu yang tepat. Seperti saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 pada 6 November 2019 lalu misalnya, Kepala Negara bahkan menyebut pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan segera dan tepat waktu dapat menjadi pendorong serta penggerak perekonomian nasional.
“Tantangan besar yang harus kita jawab adalah memastikan proses maupun timing pengadaan barang dan jasa. Sekali lagi, harus seawal mungkin, Januari harus mulai belanja karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden kala itu. (Humas Kemensetneg)
