BOLSEL,Manadonews.co.id-.Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan asal Sulawesi Utara, H.Herson Mayulu,SIP ikut menghadiri Rapat Kerja secara virtual Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementrian Desa PDTT, Selasa (21/4/2020).
Diketahui, rapat tersebut membahas terkai, Realisasi anggaran sampai dengan bulan Maret 2020 dan Realokasi anggaran kementrian TA 2020 terkait pandemi Covid 19.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan asal Sulawesi Utara, H.Herson Mayulu,SIP pada rapat tersebut menyampaikan 2 hal penting, yaitu terkait dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ia memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR dan Kementrian Desa,
Menurutnya, meski awalnya banyak aturan yang tumpah tindih sehingga terjadi kebingungan, tapi dirinya bersyukur, Kemendes sudah mengeluarkan aturan terbaru terutama dalam hal masyarakat yang akan menerima BLT tersebut.
Lanjutnya, memang benar ada tumpah tindih data, dan ini sudah biasa di negara kesatuan kita, dari sumber data yang ada khusus Kemendes akan ada pendataan yang dilakukan oleh tim relawan sehingga terlihat mana yang sudah dapat dan belum, juga mana yang wajib dan tidak wajib, dirinya hanya mengingatkan kepada Kemendes agar konsisten dalam pengucuran dana ke daerah dan itu harus tepat waktu agar tidak terjadi persoalan persoalan baru.
Kedua, tentang Pendamping Desa, Herson mengatakan para Pendamping Desa juga harus dijaga dan sampai saat ini belum terlihat upaya tersebut, padahal menurutnya, mereka karena aktivitasnya dilapangan, rentan terkena atau terpapar Covid 19.
“Oleh sebab itu saya berharap ada upaya-upaya dari Kementrian Desa untuk melindungi Pendamping-Pendamping desa dan Tenaga Ahli,” ujarnya.
Terhadap Kementrian PUPR, Herson mengingatkan tentang dana Rp.10 triliun lebih yang diperuntukan untuk beberapa program, harus dipisahkan berapa yang sudah tertata di APBN sebelum ada pergeseran dan berapa yang baru ditetapkan. Misalnya program P3TGAI dari sebelumnya berjumlah 6 ribu titik lokasi, setelah pergeseran bertambah 4 ribu titik lokasi.
Oleh sebab itu Satker-Satker di Provinsi harus cepat karena program terhitung April sudah harus jalan, sekarang sudah akhir April.
“Mereka harus segera turun kebawah melakukan sosialisasi tentang program ini,” tuturnya.
“Saya juga memberi dukungan terhadap Kementerian PUPR yang telah meluncurkan program yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” tutupnya.
(Bobby)
